Dahlan Iskan `Tumbal` Demokrat?

Konvensi Capres Partai Demokrat sedang berada di tubir jurang. Dimulai dengan gegap gempita pada akhir Agustus 2013, 11 nama yang ikut dalam konvensi ternyata tak kunjung bisa mengangkat pamor Partai Demokrat. Selain itu, hingga akhir 2013, hampir tak ada peserta konvensi yang bisa menandingi capres yang dimunculkan publik, seperti Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Kalaupun ada, hanya nama Dahlan Iskan yang bisa disebut. Tidak mengherankan, karena jauh sebelum konvensi digelar, Menteri BUMN ini sudah punya pamor lewat berbagai gebrakan yang dia buat. Bahkan, menurut sebuah survei pada akhir Desember tahun lalu, jika tak ada masalah, Dahlan dipastikan bakal memenangkan konvensi ini.

"Dari nama capres peserta Konvensi Partai Demokrat, yang keluar sebagai pemenang adalah Dahlan Iskan dengan perolehan suara sebesar 16,9 persen. Elektabilitas Dahlan tertinggi di peserta konvensi," kata Direktur Eksekutif Pol-Tracking Institute, Hanta Yuda.

Namun, nama terakhir ini pula yang sekarang sedang terancam posisinya di ajang konvensi. Dengan akumulasi masalah yang diduga sebagai upaya pendongkelan dirinya dari daftar peserta konvensi, Dahlan tiba-tiba mengajukan surat untuk mencoret namanya kepada Komite Konvensi.

"Dengan ini saya menyatakan agar panitia tidak ragu-ragu dan langsung mencoret nama saya dari daftar peserta konvensi manakala panitia berkeyakinan bahwa pengaduan tersebut benar adanya," tulis Dahlan dalam suratnya yang dikutip Liputan6.com, Rabu (8/1/2014).

Kuat dugaan kalau surat ini dikirim sebagai puncak 'kemarahan' Dahlan atas tuduhan-tuduhan yang dialamatkan kepada dirinya. Sikap Dahlan bisa dipahami jika melihat rentetan peristiwa sepanjang 10 hari terakhir. Dalam waktu sesingkat itu, nama Dahlan disebut-sebut dalam 3 peristiwa yang keseluruhannya menyudutkan mantan Direktur Utama Perusahaan Listrik  Negara itu.

3 Pencetus

Semuanya dimulai pada Senin 30 Desember 2013. Pengelola akun twitter @TrioMacan2000 memenuhi undangan Sekretaris Kabinet Dipo Alam untuk melaporkan dugaan korupsi yang dilakukan Dahlan. Ada 3 laporan dugaan korupsi yang menyangkut Dahlan, yaitu dugaan korupsi di PLN, dugaan penggelapan dana bencana alam, dan dugaan korupsi PLTU Embalut, Kalimantan Timur.

Namun, laporan ini membuat Kepala Humas Kementerian BUMN Faisal Halimi heran. Menurut dia, laporan berupa dugaan korupsi seharusnya disampaikan ke aparat hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kepolisian atau Kejaksaan Agung. "Kenapa ke Pak Dipo?" kata Faisal kepada Liputan6.com.

Namun, Faisal menyatakan pihaknya tidak mempermasalahkan langkah yang diambil pemilik akun Trio Macan itu. "Itu hak mereka. Pak Dahlan ini kan semakin bersinar. Jadi ada upaya untuk menjatuhkan beliau. Kami maklum," terang dia.

Dahlan sendiri tak banyak berkomentar, kendati jelas dirinya terlihat kesal dengan tuduhan itu. "Saya nggak mau komentarin. Nggak ngebantah, biarin saja," ujar Dahlan di Rumah Relawan Dahlan, di Jalan Hang Tuah, Jakarta Selatan, Senin 6 Januari lalu.

Peristiwa kedua adalah kenaikan harga elpiji ukuran 12 kilogram yang dianggap tiba-tiba dan tidak melalui konsultasi dengan pemerintah. Kenaikan sejak 1 Januari 2014 itu langsung menyudutkan posisi Pertamina "Mestinya Pertamina ada koordinasi dengan pemerintah juga," ujar Menteri ESDM Jero Wacik.

Tak hanya di tingkat menteri, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga memperlihatkan kekecewaannya terhadap cara Pertamina mengelola harga komoditas ini. "Kebijakan yang membawa dampak luas ini tidak dikoordinasikan dengan baik dan persiapannya pun juga kurang. Ini harusnya tidak boleh terjadi," tulis SBY, Minggu 5 Januari 2014 pagi.

Kendati yang kerap disebut adalah Pertamina, Dahlan selaku Menteri BUMN tentu tak bisa berlepas tangan. Dan dia sepertinya sadar kemana 'tembakan' sebenarnya dilepaskan. "Kalau kenaikan, pokoknya semua saya yang salah," tegas Dahlan usai menghadiri rapat terbatas di Lapangan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Minggu 5 Januari 2014.

Pada tahap ini, mulai terasa adanya upaya untuk mendongkel Dahlan dari konvensi. Analisa itu dipaparkan pengamat politik dari Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) Ray Rangkuti. Dia menduga kenaikan harga elpiji 12 kg merupakan skenario politik jelang Pemilu 2014. Bahkan, menurutnya ada 2 target sekaligus yang akan dicapai melalui kebijakan tersebut.

"Target pertama dan minimal adalah menjadikan Menteri BUMN Dahlan Iskan sebagai sasaran tembak. Yakni menjadikan nama Dahlan tercemar di mata masyarakat luas, khususnya kelas menengah dan bawah," kata Ray kepada Liputan6.com, Senin 6 Januari 2014.

Hal itu, kata Ray, tak lepas dari kokohnya nama Dahlan Iskan sebagai pemuncak dalam berbagai survei kandidat capres Partai Demokrat. Sementara nama yang digadang-gadang nampaknya tidak juga mendapatkan kesan postif di masyarakat.

"Bila nama Dahlan dibuat buruk di masyarakat, maka ada kemungkinan nama-nama yang diinginkan terpilih dalam konvensi akan makin mudah dinominasikan," tuturnya.

Namun, 2 peristiwa itu agaknya belum membuat Dahlan patah arang dengan keyakinannya untuk memenangkan konvensi. Saat mendapat giliran menyampaikan visi dan misi di depan Komite Konvensi, Dahlan mendatangi Kantor Sekretariat Komite di Jalan Pati Unus, Jakarta Selatan, dengan gaya pada Senin 6 Januari 2014.

Ia dikawal oleh 2 'singa' dengan alunan musik gendang. Dahlan pun jalan dari rumah pemenangannya di Jalan Hang Tuah. Jarak dari rumah pemenangannya sampai ke Kantor Sekretariat Komite berjarak 200 meter. Tak hanya barongsai, ia juga dikawal puluhan pendukungnya. Mereka membawa bendera bertuliskan, "Dahlan Sahabatku" dan "Kerja! Kerja! Kerja!"

Kemeriahan penampilan Dahkan mungkin hanya bisa dikalahkan oleh kedatangan calon lainnya, Pramono Edhie Wibowo, yang juga akan memaparkan visi dan misinya. Dia dikawal sejumlah elite Partai Demokrat saat tiba di Sekretariat Konvensi Capres Demokrat.

Turut hadir 'mengawal' adik ipar Presiden SBY itu adalah Ketua Fraksi Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf, Sekretaris Fraksi Partai Demokrat Teuku Rifky, Jubir Partai Demokrat Ruhut Sitompul, dan Sekretaris Dewan Kehormatan DPP Partai Demokrat TB Silalahi.

Dari beberapa kandidat yang hadir, baru Pramono Edhie yang mendapat pengawalan elite Demokrat, selain Gita Wirjawan yang dikawal Komisi Pengawas, Suaedy Marasabessy.

Namun, sehari kemudian beberapa orang yang tergabung dalam Jaringan Advokat Publik (JAP) menyambangi Kantor Sekretariat Komite Konvensi Partai Demokrat. Kedatangan mereka untuk melaporkan dugaan korupsi oleh Dahlan Iskan. Ini menjadi peristiwa ketiga.

Rahmat Sorialam Harahap, selaku Juru Bicara JAP menjelaskan, pihaknya berharap Komite Konvensi dapat segera menganulir Dahlan dari peserta konvensi capres. Ini lantaran berdasarkan temuannya, Dahlan yang sempat menjadi Dirut PLN periode 2009-2010 diduga melakukan korupsi yang merugikan negara sebesar Rp 37,6 triliun.

"Saya ingin menyampaikan ke Komite Konvensi Demokrat agar menghasilkan calon presiden yang bersih, tolonglah benar-benar diselektif. Karena Dahlan kami duga melakukan korupsi, maka kami minta Dahlan dianulir dari peserta konvensi," pinta Rahmat.

Tumbal Politik

Pukulan terakhir ini membuat Dahlan kehilangan kesabaran dan ketenangan. Pelaporan ini pula yang membuat dia kemudian mengirim surat ke Komite Konvensi untuk mencoret namanya dari daftar peserta konvensi.

"Ini menunjukkan sikap kesatria Pak Dahlan. Surat ini merupakan respons cepat karena Beliau tidak mau mempermalukan atau merusak citra Partai Demokrat dan Panitia Konvensi Partai Demokrat," kata Kepala Humas Kementerian BUMN Faisal Hilmi di Jakarta, Rabu (8/1/2014).

Rentetan peristiwa ini kemudian memunculkan dugaan bahwa Dahlan memang sengaja disingkirkan dari arena konvensi. Alasannya, ada calon lain yang lebih diinginkan oleh elite Partai Demokrat sebagai capres dari partai politik besutan SBY itu. Intinya, bukan tak mungkin Dahlan telah jadi tumbal politik Demokrat. Namun, dugaan itu dibantah Demokrat.

"Tak ada itu yang kata-katanya tumbal politik. Dalam peristiwa politik apa pun, kalau menyatakan diri jadi Presiden, isu politik menyertainya," ujar Juru Bicara Komite Konvensi, Rully Charis kepada Liputan6.com, Rabu malam.

Menurut Rully, isu yang sering dimainkan pihak berkepentingan dalam masalah pencapresan adalah isu hukum. Apalagi, Dahlan adalah pejabat yang mengemban tugas di sektor vital, sebagai BUMN.

"Gangguan ini sangat biasa dan bukan terjadi hanya pada Pak Dahlan saja. Sikap komite tegas dan jelas, tak ada proses hukum, komite hanya anggap sebagai informasi," tegas Rully.

Bantahan itu sah-sah saja. Untuk membuktikannya kita lihat saja episode terakhir konvensi nantinya. Posisi akhir Dahlan dalam konvensi banyak sedikitinya bisa memperlihatkan benar atau tidaknya dugaan itu. Apalagi kalau Komite Konvensi mengabulkan isi surat Dahlan, kesimpulan tentu bisa segera ditarik. Jadi, perlu ditunggu nasib Dahlan di ujung konvensi. (Ado)