Naikan Harga Elpiji, BPK: Pertamina Tak <i>Fair</i>!

Kenaikan harga elpiji 12 kilogram nonsubsidi oleh Pertamina dianggap tidak fair. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Ali Masykur Musa menganggap Pertamina menyalahi 1 tugas pentingnya.

"Potret BPK alami 2 hal, yaitu pengelolaan yang inefisiensi dan satu lagi menyangkut aksi korporat yang tak sesuai dengan mekanisme pasar. Pertamina ambil 1 sisi saja, ini nggak fair," jelas Ali di Sekretariat Konvensi Capres Demokrat, Jalan Pati Unus No 75, Jakarta Selatan, Senin (6/1/2014).

Sikap tidak fair, lanjut Ali, karena Pertamina terlalu mencari keuntungan. Padahal, Pertamina juga merupakan pengembang dari PSO (Public Service Obligation). "Pengembang PSO itu kan nggak harus untung," imbuhnya.

Walau sempat menaikkan harga elpiji non subsidi, Pertamina tidak bisa diberikan sanksi. Karena, kebijakan Pertamina hanya mencari untung, tidak merugikan keuangan negara.

"Kalau kerugian bukan karena inefisiensi atau penyalahgnaan keuangan negara. Tapi terjadi disparitas di harga pasar, jadi pasti rugi Pertamina. Kerugian Pertamina tidak bisa berbuntut hukum, karena problem mekanisme pasar," tandas Ali.

Kenaikan harga yang Rp 3.500 per kilogram akhirnya dibatalkan. Pemerintah telah memutuskan tetap menaikkan harga elpiji nonsubsidi sebesar Rp 1.000 per kilogram. Ali menilai kenaikan tersebut dianggap bijak dan rasional.

"Dengan menaikkan seribu per kilo, pemerintah bijak, karena masyarakat tentu tak mampu beli jika naik sekitar 4 ribu itu," tandas Ali. (Tnt/Ism)

Baca juga:
Dugaan 2 Skenario Politik di Balik Kenaikan Harga Gas 12 Kg
Kenaikan Harga Elpiji Skenario Politik? Pembina Demokrat: Keliru
Ahok: Alasan Pertamina Naikkan Harga Elpiji Enggak Masuk Akal!