Indra PKS: BPJS Justru Ungkap SBY Tidak <i>Care </i>

Anggota Komisi IX Fraksi PKS Indra kecewa dengan sebutan SBY Care pada BPJS Kesehatan yang baru mulai aktif sejak 1 Januari 2014. Indra mempertanyakan di mana letak 'care' dari SBY.

"Tiap orang miskin yang sakit, sesuai UU 24 Tahun 2011 itu ditanggung pemerintah. Tapi dengan yang katanya SBY Care, justru terbit PP. Cuma 86,4 juta saja yang ditanggung memakai sistem kuota. Padahal data Jamkesmas sebelumnya yang dapat tanggungan itu 96,4 juta. Kalau lihat SBY Care, mana care-nya?" kritik Indra saat berbincang dengan Liputan6.com, di Jakarta, Kamis (2/1/2014).

Indra juga menyoroti penurunan jumlah kuota yang ditanggung pemerintah. "Akan hilang begitu saja yang 10 juta orang?" ketusnya.

Tak hanya itu, dengan pembatasan kuota itu, Indra mempersoalkan bagaimana bila ada orang yang tiba-tiba jatuh miskin atau bangkrut sedangkan pembaharuan kuota baru dilakukan selama 6 bulan sekali.

"Dalam 6 bulan, orang bisa saja besok miskin. Kalau kita lihat dari pembentukan dan menjalankan UU justru menunjukkan pemerintahan SBY tidak care," Ungkap dia.

Selain itu, Indra juga menjelaskan terjadi penundaan 2 kali sejak 2011 dalam mengeluarkan peraturan pelaksanaan BPJS Kesehatan itu. Ditetapkannya UU 24 Tahun 2011 tentang jaminan kesehatan harusnya langsung diikuti dengan peraturan pelaksanaan pada tahun setelahnya.

"Tapi ini tidak turun. Padahal amanah UU itu setahun setelah disahkan. Harusnya sudah ada peraturan pelaksanaan. Ini menunjukkan tidak ada political will dari pemerintah," tegas Indra.

Politisi PKS itu juga menyayangkan kebijakan BPJS Kesehatan saat ini karena disebut sebagai SBY Care. Sebab program jaminan kesehatan itu diklaim program individu.

"Tidak pas kalau itu seandainya dikatakan SBY Care. Jangan lupa, program itu amanah UU. Harusnya ini menjadi program pemerintah," kata Indra.

Saat mendatangi Pasar Johar Baru untuk melihat kesiapan BPJS Kesehatan, Menko Kesra Agung laksono menilai BPJS ini lebih besar dari Obama Care dari Amerika Serikat. "Ini SBY Care dan lebih besar," tutur Agung Laksono.

Dalam BPJS kesehatan yang disebut SBY Care itu, masyarakat tak mampu yang sakit ditanggung pemerintah. Jumlahnya 86,4 juta jiwa sesuai PBI yang telah ditetapkan.

"Targetnya 5 tahun ke depan seluruh masyarakat Indonesia yang jumlahnya 270 juta jiwa akan mendapat jaminan kesehatan. Artinya ini lebih besar dari Obama Care," terang Agung Laksono. (Ali/Yus)

Baca juga:

JKN Disebut Sebagai SBY Care, Indra PKS: Klaim Tak Berdasar
Kekurangan-kekurangan BPJS Kesehatan Versi PDIP
Menko Kesra: JKN Itu SBY Care, Lebih Besar dari Obama Care