KALEIDOSKOP: 6 Kegaduhan Politik 2012

Sepanjang 2012, dunia perpolitikan Indonesia mengalami kegaduhan. Bahkan, Soegeng Sarjadi, pendiri Soegeng Sarjadi Syndicate (SSS) menyebut tahun 2012 sebagai tahun politik sungsang (terbalik).

"Tahun 2012 perpolitikan Indonesia adalah tahun sungsang. Sungsang maksudnya (seperti) posisi bayi dalam rahim ibunya. Sering kali salah tempat dan posisi tanpa etika dan moral," ujar Soegeng.

Ia mengaku banyak menemukan sungsang politik yang terjadi selama 2012. Salah satunya adalah kekuasaan dan uang telah menjadi episentrum politik dekonstruktif yang membelokkan arah politik dari tujuan negara.

Liputan6.com mencatat ada 6 kegaduhan politik yang terjadi sepanjang 2012. Yuk! Simak apa saja keenamnya.

1. Capres Alternatif

Figur capres mulai 'narsis' tampil di publik menjelang 2014. Testing the water dilakukan untuk melihat selera pemilih. Survei capres 'berseliweran' menghadirkan tokoh-tokoh termuka dan alternatif seperti Megawati Soekarnoputri, Jusuf Kalla, Wiranto, Prabowo Subianto, Sri Sultan Hamengku Buwono X, Ani Yudhoyono, Aburizal Bakrie. Ada juga nama Hatta Rajasa, Hidayat Nurwahid, Mahfud MD, Wiranto, Dahlan Iskan, dan Anas Urbaningrum. Kemudian Puan Maharani, Soekarwo, Pramono Edhie, Anies Baswedan, Sri Mulyani, Surya Paloh, dan Djoko Suyanto. Lalu Agus Martowardoyo, Gita Wirjawan, Chairul Tanjung, dan Endriartono Sutarto.

Parpol pun mulai 'berjualan' capres. Baru Partai Golkar yang resmi mengusung Ketua Umum Aburizal Bakrie sebagai capres. PAN menyuguhkan Ketua Umum Hatta Rajasa. Partai Gerindra menyodorkan Ketua Dewan Pembina Prabowo Subianto. Partai Hanura menjagokan Ketua Umum Wiranto. Partai Demokrat belum punya kandidat. Apalagi Sang Ketua Dewan Pembina Susilo Bambang Yudhoyono tak bisa lagi diajukan karena sudah dua periode berturut-turut menjabat sebagai presiden. PDIP juga masih menimbang-nimbang siapa yang akan dijagokan.

Meski survei capres dan mesin partai terus berjalan, namun ada 3 nama yang begitu 'mencuri' perhatian publik lantaran aksi maupun sosoknya. Ketiganya adalah Dahlan Iskan, Jokowi, dan Rhoma Irama. Dahlan dengan aksi fenomenal yang juga dibekali kemampuan publikasi, mampu menjadikan dirinya bahan berita dengan kemasan menarik. Seperti mengamuk di gerbang tol, membersihkan toilet bandara, sampai tidur di lantai rumah petani.  Dahlan memang bukan orang partai. Dia merupakan mantan jurnalis yang sukses menjadi pengusaha media, lalu menjabat Dirut PLN, kemudian menjadi Menteri BUMN. Namun untuk menjadi capres, Dahlan mengaku tidak mau terprovokasi dan khawatir terjebak, sehingga keikhlasan bekerja terganggu.

Nama fenomenal kedua adalah Jokowi. Gayanya yang sederhana, cara kerja dan blusukan mantan Walikota Solo, Jawa Tengah ini langsung memikat publik. Sejak masa kampanye Pilkada DKI Jakarta hingga menjadi Gubernur Ibukota, Jokowi disinyalir bakal nyapres dan meninggalkan kursi DKI 1 di tengah jalan. Namun Jokowi berkali-kali berkelit menjawab soal nyapres melalui PDIP. Pria bertubuh kurus ini bolak-balik menyatakan komitmennya memperbaiki Jakarta.

Rhoma Irama bisa jadi yang paling hit. Raja dangdut dan dai kondang ini siap maju menjadi capres. Hujan hujatan dan badai cemoohan di media sosial tidak menghalangi tekad pemeran film 'Satria Bergitar' ini. Rhoma ikhlas dicemooh, bahkan hinaan demi hinaan dijadikan vitamin perjuangan menuju kursi RI 1.

2. Century di Bibir Politik

Entah sampai kapan kasus dana talangan Rp 6,7 triliun Bank Century bisa benar-benar tuntas. Tarik-menarik kasus ini ke politik sangat kuat. Lawan-lawan politik Partai Demokrat sangat menghendaki kasus ini diselesaikan secara politik. Apalagi, ada pernyataan blunder dari mantan Ketua KPK Antasari Azhar. Terdakwa kasus pembunuhan Direktur Putra Rajawali Banjaran, Nasruddin, ini menyebut ada rapat membahas Century di Istana pada 9 Oktober 2008 yang dipimpin SBY. Tapi Sang Presiden membantah keras. "Atas nama Allah saya katakan tidak ada yang menyinggung tentang bailout Bank Century. Mungkin Pak Antasari khilaf." Begitu tampik SBY. Antasari kemudian sedikit meralat: rapat di Istana ternyata memang tak membahas Century.

Beberapa kali nama kolega Sang Presiden mengemuka. Tetapi semua dibantah. mantan Wapres Jusuf Kalla menyebut ada "Operasi Senyap" di balik kasus Century. Sebab JK yang saat itu menjadi orang kedua di negeri ini tidak mengetahuinya. JK menyebut ada hal yang misterius karena mendapat laporan semua keadaan ekonomi terkendali, tapi selang dua jam kemudian ekonomi negara dikatakan mengalami krisis besar. JK kemudian mendapat laporan negara "dirampok" Bank Century.

Birahi sejumlah anggota Dewan untuk menyeret kasus ini ke ranah politik sudah ke ubun-ubun. Sebagian dari mereka menginginkan Boediono, mantan Gubernur Bank Indonesia yang kini Wapres, segera diperiksa. Bahkan politisi Senayan menggulirkan Hak Menyatakan Pendapat. Hak ini memiliki fungsi penyelidikan. Ujung pangkalnya, seperti ingin memakzulkan Boediono. Politisi berhasrat menyelidiki kasus ini karena penanganan di KPK yang tak kunjung terang-benderang. Jadwal pemeriksaan KPK untuk Boediono pun dipertanyakan. Ketua KPK Abraham Samad menyatakan KPK tidak berwenang memeriksa Boediono karena Wapres merupakan warga negara istimewa. Tapi juru bicara Wapres, Yopie Hidayat membantah keras sang atasan belum pernah diperiksa. Bahkan mengatakan Boediono bukanlah warga Istimewa. Inisiator Hak Menyatakan Pendapat kasus Century di DPR kekurangan dukungan. Sebagian besar dari mereka menginginkan kasus diproses secara hukum, jangan politik. Sampai akhirnya Abraham membuka inisial dua tersangka baru kasus ini, yakni Budi Mulya dan Siti Chamila Fadjriah. Budi ketika itu menjabat Deputi bidang IV Pengelolaan Moneter Devisa Bank Indonesia. Siti sebagai Deputi IV bidang Pengawasan BI. KPK mulai menjadwalkan memeriksa kasus-kasus Bank Century. Tetapi, Tim Pengawas Bank Century DPR juga diperpanjang.

3. Efek Jokowi

Harus diakui, 2012 adalah tahunnya Jokowi. Pengamat komunikasi Effendy Ghazali bahkan menyebut, "Jokowi itu media darling." Prestasi Jokowi yang puluhan kali mengajak makan siang para pedagang kaki lima saat masih menjabat Walikota Solo menggema seantero Tanah Air. Pengusaha furnitur ini seperti magnet bagi media dan publik. Selalu menjadi sumber berita.

Setelah dilantik pada 15 Oktober 2012 sebagai Gubernur DKI, bersama Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, Jokowi kerap melakukan kegiatan yang penuh kejutan. Mulai dari sidak ke kelurahan sampai ke lokasi banjir saat Ibukota dikepung banjir. Belum lagi sowannya Jokowi ke sejumlah kementerian yang jarang dilakukan pendahulunya. Itu baru yang kasat mata. Kejutan di atas kertas juga banyak dilakukan pria bernama lengkap Joko Widodo ini. Seperi rencana pembangunan 6 ruas tol di Jakarta yang ditentang, proyek monorel yang akan dikebut, sampai rencana pelanjutan proyek Mass Rapid Transit atau MRT. Program-progam Pemda DKI seperti pembangunan rumah susun dengan dua lantai didedikasikan untuk pasar tradisional, proyek kampung kumuh, atau kampung banjir susun deret. Semua mengemuka sebelum 100 hari pertama berakhir.

Bagi PDIP, Jokowi menjadi aset besar. Ke mana pun Ketua Umum Megawati Soekarnoputi mengadakan acara internal, Jokowi selalu disebut sebagai teladan. PDIP sadar betul kekuatan fenomena Jokowi dan dimanfaatkan untuk memenangkan pilkada lainnya. Dalam Pilkada Jabar, PDIP mengusung Rieke Diah Pitaloka-Teten Masduki. Jokowi berkali-kali tampil bersama Rieke-Teten. Kemeja khas kotak-kotak ala Jokowi yang cukup fenomenal juga menjadi tren dan diadopsi Rieke-Teten. Berharap terkena efek Jokowi. Begitu juga Pilkada Sumut. Jokowi diminta memberi masukan dan pengalaman untuk memenangkan jagoan PDIP Effendi Simbolon-Djumiran Ardi. Meski Effendi tak mau menggunakan tren kemeja kotak-kotak, namun strategi politik pemenangan masih ditutup rapat.

Bagi rakyat Indonesia, sosok Jokowi seperti memberi nafas baru krisis kepemimpinan di negeri ini. Rakyat sudah lama merindukan pemimpin yang kerap turun ke bawah melihat kondisi langsung di lapangan. Meski Jokowi mengaku bukan superman, harapan banyak orang terpanggul di pundaknya. Jokowi nyaris tanpa cela, meski kerap juga mendapat kritkan pedas.

4. Badai Politik Demokrat

Sejak akhir 2011, hingga penghujung 2012, Partai Demokrat terus diterpa badai politik. Mulai dari kasus korupsi yang menimpa sejumlah kadernya, hingga kisruh antarfaksi di internal. Adalah Muhammad Nazaruddin, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat yang menghembuskan badai politik ke partai binaan Presiden SBY itu. Sejak ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam sejumlah kasus korupsi, Nazaruddin mengungkap keterlibatan kader Demokrat lainnya yang ikut bermain proyek bersama dirinya, termasuk Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Namun, yang pertama terkena imbas dari 'nyanyian' Nazaruddin adalah mantan Wasekjen Partai Demokrat Angelina Sondakh. Pada 3 Februari 2012, janda mendiang Adjie Massaid ini resmi ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus suap pada proyek Wisma Atlet. Angie pun dituntut jaksa KPK 12 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan, serta uang pengganti Rp 12,58 miliar. Sementara Anas, hingga kini masih menjadi terperiksa dan belum dijadikan tersangka oleh KPK.

Setelah Angie, 'nyanyian' Nazaruddin juga berbuah status tersangka kepada Andi Mallarangeng. KPK resmi menetapkan Andi sebagai tersangka kasus korupsi proyek Hambalang pada 3 Desember 2012. Sejak saat itu pula, KPK mengajukan permohonan agar Andi dicegah ke luar negeri. Akibatnya, Andi pun mundur dari jabatan sebagai Menteri Pemuda dan Olah Raga, juga dari posisi Sekretaris Dewan Pembina Partai Demokrat.

Sedangkan pada kasus yang berbeda, mantan anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Hartati Murdaya juga ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam kasus suap pengurusan Hak Guna Usaha perkebunan di Kabupaten Buol pada 8 Agustus 2012. Hartati diduga ikut memberikan uang sebesar Rp 3 miliar kepada penyelenggara negara, yaitu Bupati Buol Amran Batalipu. Sebulan kemudian, tepatnya 12 September 2012, Hartati pun dijebloskan ke Rutan KPK.

Kasus korupsi yang menjerat kader Partai Demokrat pun berdampak pada merosotnya elektabilitas Partai Demokrat. Riset Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada 1-12 Februari 2012 menunjukkan, dukungan suara untuk Partai Demokrat menurun sejak Pemilu 2009, dari 21% menjadi 13,7%. Karena tak mau karam, politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompul pun lantang meminta Anas Urbaningrum mundur dari pucuk pimpinan partai. Namun, desakan Ruhut itu berujung pada pencopotan dirinya sebagai Ketua Departemen Komunikasi dan Informatika Partai Demokrat. Suasana internal Partai Demokrat sempat memanas, puncaknya pada acara Silaturahmi Nasional. Ruhut yang hadir dalam acara itu diusir oleh mayoritas kader Partai Demokrat.

5. Kabinet Gaduh

Menteri BUMN Dahlan Iskan melaporkan sejumlah anggota dewan ke Badan Kehormatan (BK) DPR atas dugaan kerap meminta jatah anggaran dari proyek BUMN. Dalam laporan awal pada 5 November 2012, Dahlan hanya menyerahkan dua nama. Dua hari kemudian, Dahlan kembali melaporkan 6 nama anggota DPR ke BK dengan amplop tertutup. Laporan Dahlan itu pun membuat DPR meradang. Kecaman datang dari anggota BK DPR Ansory Siregar yang mengatakan seharusnya laporan Dahlan dilengkapi dengan bukti-bukti. Bahkan, karena tak mau melapor ke KPK, Dahlan disebut pengecut. Ancaman juga sempat diterima Dahlan dari Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR, Nurhayati Ali Assegaf, yang menegaskan akan melawan Dahlan jika laporannya itu ternyata hanya fitnah. Kecaman paling keras datang dari Sekretaris Fraksi PAN Teguh Juwarno yang menyatakan, pihaknya akan menyomasi Dahlan karena telah menuding kadernya melakukan pemerasan terhadap BUMN. Sebelum somasi dilayangkan, Dahlan pun kembali mengirimkan surat ke BK DPR yang isinya merevisi dua nama yang sebelumnya telah ia laporkan.

Setelah sebulan berpolemik, BK DPR akhirnya mengambil keputusan soal siapa saja anggota dewan yang terbukti melanggar etika karena meminta jatah anggaran BUMN. Ketua DPR Marzuki Alie pun mengumumkan nama-nama anggota dewan yang bersih dari praktik pemerasan BUMN. Nama-nama itu merupakan hasil sidang paripurna Badan Kehormatan (BK) DPR terkait rehabilitasi nama baik anggota Dewan yang tak terbukti melanggar kode etik. Kegaduhan yang dilakukan anggota Kabinet Indonesia Bersatu II, bukan hanya dilakukan Dahlan Iskan saja. Sekretaris Kabinet, Dipo Alam juga bermanuver dengan melaporkan tiga kementerian ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan terjadinya kongkalingkong. Dipo mengaku, laporan itu dilakukan karena sebelumnya ada arahan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Salah satu Kementerian yang dilaporkan Dipo adalah Kementerian Pertanian. Menurut Suswono, laporan Dipo Alam itu banyak yang tidak benar. Namun, Suswono menyerahkan sepenuhnya ke KPK atas laporan tersebut. Menteri Agama Suryadharma Ali juga menyayangkan laporan dugaan kongkalikong tiga kementerian dengan DPR itu. Menurutnya, laporan Dipo akan membangun opini negatif masyarakat terhadap kabinet. Dipo pun membantah telah membuat kegaduhan politik. Dipo menjelaskan, masalah kongkalikong tersebut sebenarnya terkait dengan surat edaran Seskab bernomor 542 yang memutuskan agar APBN 2013-2014 dapat dikawal dan mencegah adanya praktik kongkalikong tersebut. Langkah Dipo membersihkan kabinet pun malah menjadi bumerang. Ia dilaporkan ke polisi oleh anggota Komisi I DPR Lily Wahid. Dipo dianggap telah melanggar kewenangan karena mengirim surat edaran terkait optimalisasi anggaran kepada beberapa menteri.

6. Pejabat Terjerat Syahwat

Pada tahun 2012, dunia politik Indonesia dicederai sejumlah kasus syahwat para pejabat. Yang paling kontroversial adalah kasus nikah kilat yang dilakukan Bupati Garut Aceng HM Fikri. Pernikahan kilatnya yang hanya berlangsung 4 hari itu dilakukan Aceng dengan gadis belia, Fani Oktora (18). Parahnya, ia mengakhiri pernikahannya itu hanya lewat pesan pendek (SMS). Aceng beralasan, perceraian itu terjadi lantaran dirinya tertipu dengan status gadis yang dipromosikan orang tua Fani. Sebab, saat malam pertama Aceng merasa Fani sudah tidak gadis lagi.

Fani yang tak terima dengan perlakuan Aceng pun melaporkan kasus yang menimpanya ke Bareskrim Polri dengan empat pasal, yakni Pasal 280 KUHP, Pasal 378 KUHP, Pasal 310 KUHP, dan Pasal 335 KUHP. Tak berselang lama, Aceng akhirnya menemui Fani dan keluarga untuk berdamai. Namun, perdamaian itu tidak menghentikan DPRD Garut yang sudah membentuk panitia khusus (Pansus) untuk menelusuri dugaan pelanggaran etika yang dilakukan Aceng. Dalam rapat paripurna DPRD Garut 21 Desember 2012, resmi diputuskan pengusulan pemberhentian Aceng dari jabatan Bupati Garut. Enam dari delapan fraksi menilai Aceng bersalah melanggar Undang-Undang Perkawinan dan UU Kepala Daerah.

Ternyata tak cuma Bupati Garut Aceng Fikri yang tersandung kasus rumah tangga. Sebut saja Wakil Walikota Magelang, Jawa Tengah, Joko Prasetyo yang bahkan sudah menjadi tersangka kasus kekerasan dalam rumah tangga. Sang wakil walikota dilaporkan istrinya sendiri, Siti Rubaidah, ke polisi. Selain itu, ada juga anggota DPRD Tasikmalaya, Jawa Barat berinisial DRS yang tersangkut kasus pelecehan terhadap perempuan. Istri Ketua Fraksi PAN DPRD Tasikmalaya Fitrianing Wulan yang sedang hamil besar bersama ketiga anaknya sengaja datang ke Gedung DPRD dan mengadukan nasibnya ke Badan Kehormatan DPRD Tasikmalaya. Sang istri menduga suaminya telah beristri lagi. (Ism/Mut/Sss)