Kemlu Serukan Lagi Reformasi DK PBB dan Hapus Hak Veto

Liputan6.com, Jakarta - Penggunaan hak veto di Dewan Keamanan PBB oleh 5 negara, yakni Amerika Serikat, Rusia, Prancis, China dan Inggris terus mengundang kritik. Salah satunya datang dari Indonesia.

Menurut Direktur Jenderal Multilateral Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, Hasan Kleib, bukan tanpa alasan Indonesia menginginkan penghapusan veto. Kleb menyatakan hak veto itu tak demokratis.

"Hak veto sangat tidak demokratis Indonesia meminta, reformasi (DK PBB), diadakan menyeluruh," sebut Hasan pada press briefing mingguan Kemlu di Jakarta, Kamis 4 Februari 2016.

"Reformasi bukan hanya penambahan keanggotaan (DK PBB), tapi keseimbangan keterwakilan keseimbangan negara maju dan berkembang dan yang pasti hak veto (DK PBB) harus dihapuskan," tutur Hasan.

Selain alasan tak demokratis, menurut Hasan, ada dasar lain kenapa hak veto musti dihapus. Kleib menilai dengan masih adanya hak untuk membatalkan keputusan, ketetapan, rancangan peraturan dan undang-undang atau resolusi PBB ini pada 5 negara itu, maka mayoritas negara anggota PBB tak terwakili.

"Ya kita sangat mendukung reformasi DK PBB. Satu, tidak respresentatif (karena) kurang negara berkembang. Padahal 2/3 anggota PBB adalah negara berkembang. Kedua, tidak demokratis, di mana 5 negara bisa memutuskan ya apa tidak kepentingan 193 negara dengan hak veto," papar dia.

Meski RI mendukung, Hasan mengatakan, tidak mudah untuk menghapuskan veto. Sebab, mesti ada persetujuan dari negara pemegang hak absolut tersebut.

"Tapi kita mengerti hak veto (tak akan dihapus) kecuali dari persetujuan dari negara pemiliknya," urai Hasan.

Karena itu, menurut Hasan, Kemlu pernah mengusulkan kalau ada anggota tetap DK PBB yang baru, maka tak akan dikasih veto. "Dengan artian kita akan keluarkan limitasi regulasi penggunaan hak veto mereka menuju penghapusan," imbuh Hasan.

Hak veto adalah warisan dari Perang Dunia II. Pemberian hak itu kepada AS, Rusia, China, Inggris dan Prancis lantaran 5 negara ini dinilai sebagai pemenang perang tersebut.