Oposisi Bikin Ukraina Makin Panas, Rusia Berang

Perseteruan panas antara Pemerintah Ukraina dengan pihak oposisi yang terjadi di Kota Kiev sejak beberapa bulan lalu menuai kecaman dari berbagai negara. 

Setelah sebelumnya Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa yang mengkritik tindakan pemerintah Presiden Viktor Yanukovych yang dinilai lamban dalam menyelesaikan konflik, sekarang giliran Rusia. Negara yang menjadi sekutu pemerintah Ukraina itu berang dan mengecam tindakan-tindakan para demonstran oposisi yang dinilai menambah panas situasi.

"Setelah pertemuan yang diadakan di Munich pekan lalu yang membahas masa depan Ukraina, aktivis oposisi justru membuat panas situasi," ungkap Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Lavrov seperti dikutip Liputan6.com dari BBC, Selasa (4/2/2014).

Selain mengkritik tindakan para aktivis oposisi, Lavrov juga meminta para demonstran untuk berhenti mengeluarkan ultimatum dan ancaman-ancaman kepada pemerintah Presiden Viktor Yanukovych.

"Kami berharap agar pihak oposisi tak lagi mengeluarkan ultimatum dan ancaman-ancaman dan bersedia bernegosiasi dengan pemerintah Ukraina dalam mencari jalan keluar yang terbaik guna menyelesaikan krisis di negara mereka," ujar Lavrov.

Tak hanya Lavrov, Presiden Ukraina Yanukovych yang baru saja kembali bekerja setelah 4 hari absen akibat menderita demam dan sesak napas juga mengkritik tindakan-tindakan ekstrem dan radikal yang dilakukan para demonstran.

"Ukraina harus berani mengatakan tidak pada ektremisme, radikalisme, dan hasutan-hasutan untuk membenci pemerintah yang terjadi belakangan ini," ujar Yanukovych, Senin 3 Februari kemarin saat dirinya mulai kembali bekerja.

Yanukovych juga mengutuk tindakan vandalisme -- pengrusakan terhadap fasilitas umum -- dan pendudukan kantor-kantor pemerintahan oleh aktivis anti-pemerintah pada beberapa pekan terakhir.

"Tuntutan-tuntutan yang kami dengar mengingatkan pada sejarah lama negara ini. Dan kami tidak menginginkan hal tersebut terulang kembali," tambah Yanukovych.

AS dan UE Siap Bantu

Kerusuhan di Kiev, Ukraina ini berimbas pada ketahanan ekonomi dalam negeri. Dalam aksi yang kembali digelar pada Minggu, 2 Februari lalu, di pusat Kiev, para pemimipin oposisi meminta negara-negara lain untuk memberi bantuan.

Menanggapi hal tersebut, AS dan Uni Eropa, meski sempat mengkritik pemerintah Ukraina yang dinilai kurang cekatan dalam meyelesaikan masalah krisis ini, menyatakan kesiapannya dalam memberi bantuan. AS dan Uni Eropa berencana memberikan bantuan dalam jumlah besar untuk membantu Ukraina keluar dari masa krisis.

"Kami masih memikirkan cara yang tepat untuk membantu Ukraina dalam krisis ekonomi dan politik yang sedang mereka hadapi," beber juru bicara Kepala Bagian Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Catherine Ashton kepada BBC.

Sampai saat ini belum diketahui bentuk bantuan apa yang akan AS dan UE berikan. Namun, kedua pihak menegaskan, pemberian bantuan itu tergantung atas sikap Ukraina, apakah mau menerima reformasi atau tidak.

Meskipun demikian, Presiden Komite Uni Eropa, Jose Manuel Barroso menegaskan, pihaknya tidak akan bersaing dengan Rusia dalam memenangkan kesetiaan Ukraina.

Rusia berjanji memberi bantuan sebesar 9 miliar euro atau setara dengan Rp 148 triliun pada 2013. Namun dana selanjutnya tidak akan diberikan sampai pemerintah baru terbentuk menyusul pengunduran diri Mykola Azarov dari jabatan Perdana Menteri (PM) Ukraina beserta anggota kabinetnya pada pekan lalu.

Perseteruan sengit antara pemerintah Ukraina yang dipimpin Presiden Viktor Yanukovych dan aktivis oposisi telah terjadi sejak November, 2013 lalu. Semua itu dimulai ketika Presiden Yanukovych membatalkan kerja sama perdagangan dengan Uni Eropa, yang kemudian lebih memilih bekerja sama dengan Rusia.

Kerusuhan yang terjadi di Ibu Kota Kiev, Ukraina memanas ketika undang-undang anti protes disahkan pada bulan Januari 2014 lalu. (Ega/Riz)

Baca juga:

Perdana Menteri Ukraina Mengundurkan Diri
Pemimpin Oposisi `Sang Petinju` Ultimatum Presiden Ukraina
Protes Kebijakan Pemerintah, 4 Demonstran Ukraina Tewas Tertembak