KBS Pertanyakan Izin dari SBY Kepada Walikota Risma

Karyawan Kebun Binatang Surabaya (KBS) mempertanyakan izin dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada Walikota Surabaya Tri Rismaharini. Karyawan mempertanyakan apakah izin itu mengatur soal pengelolaan atau konservasi?

"Harus ada penjelasan lebih lanjut terlebih dahulu. Karena izin yang diberikan masih banyak dipertanyakan karyawan KBS," kata juru bicara KBS Agus Supangkat saat ditemui Liputan6.com, Surabaya, Rabu (22/1/2014).

Menurut Agu, bila izin dari Presiden hanya mengatur pengelolaan maka Pemkot Surabaya tidak bisa melakukan konservasi. Seperti pertukaran satwa antar lembaga konservasi. Begitu juga dengan perbaikan sarana di dalam KBS.

Sementara informasi yang beredar di lingkungan KBS menyebut kalau izin konservasi akan segera dikeluarkan dalam kurun waktu 1 sampai 2 minggu ke depan. Tidak hanya itu, Pemkot Surabaya juga disyaratkan mampu merangkul semua pihak yang berseteru, agar tidak terjadi lagi konflik di manajemen KBS.

Presiden SBY menyerahkan pengelolaan KBS kepada Pemkot Surabaya. Penyerahan dilakukan setelah pertemuan antara Walikota Risma, Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, Presiden SBY dan sejumlah menteri kabinet, pada Selasa 21 Januari 2014.

Selain membahas soal pengelolaan KBS, pertemuan itu juga mensyaratkan kepada Pemkot Surabaya untuk melakukan rotasi dalam manajemen pengelolaan KBS. (Edo/Ism)

Baca juga :
SBY Percayakan Pengelolaan KBS ke Walikota Risma
Menhut: Utamakan Kesejahteraan Satwa KBS
Risma: Ada yang Saya Laporkan ke KPK, Besok Ambil Alih KBS
Walikota Risma: Hewan KBS Tak Bisa Ditukar Mobil Innova
Hasil Audit KBS: Dana Rp 4 M `Nyangkut`, 400 Satwa Pindah Tangan