Anggaran Tak Ada, Pilpres 2014 Terancam Tanpa Pengawasan

Ketua Badan Pengawas Pemilu Muhammad menegaskan untuk pelaksanaan pemilihan presiden pada 9 Juli 2014 tidak ada anggaran pengawasan untuk setiap tempat pemungutan suara (TPS). Sebabnya, anggaran pengawasan yang disediakan Kementerian Keuangan hanya sampai Juni 2014.

Padahal, kata Muhammad, untuk pengawasan Pemilu 2014 pihaknya telah mengajukan anggaran yang sangat minimalis, yaitu sekitar Rp 6 triliun.

"Sudah kita ajukan, tidak setengahnya yang mendapat persetujuan. Kita sudah hitung dengan sangat minimalis, istilah kami, tapi yang minimalis juga tidak disetujui. Yang disetujui adalah 3 koma sekian triliun," kata Muhammad di Gedung KPU, Jakarta, Kamis (9/1/2014).

Muhammad berujar, DPR sudah menyetujui anggaran untuk pengawasan, tapi Menkeu tidak merespons dan tidak memberikan persetujuan.

"Jadi, untuk Pilpres itu dipastikan, jika tidak ada revisi, maka tidak ada pengawasan di tingkat desa untuk Pilpres. Ini kan problem serius," ujar Muhammad.

Karenanya, sebut Muhammad, ia sangat menyayangkan Kemenkeu yang menurut penilaian Bawaslu tidak peduli terhadap pemilu. Padahal, amanat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pernah mengatakan bahwa pemerintah akan memberi prioritas bagi pelaksaanan Pemilu.

"Disebut secara eksplisit, seluruh kementerian dan departemen harus memberikan dukungan optimal ke KPU dan Bawaslu. Tapi rupanya instruksi Presiden itu tidak dijalankan Menteri Keuangan," tandas Muhammad. (Ado)

Baca juga:
Anggaran Diblokir, Bawaslu: Kemenkeu Tak Peduli Pemilu
Sepertiga Kekuatan Polda Aceh Siaga Amankan Pemilu
Amankan Pemilu 2014, Honor Polisi Lebih Murah dari Satpol PP
Tahun Politik, KPU-Bawaslu Disarankan Tak Terima Tamu Sembarangan