Patuhi Jokowi, Lurah Pademangan Rogoh Rp 60 Ribu untuk Ongkos

Banyak perjuangan yang harus dilalui para PNS DKI demi mematuhi kebijakan baru Gubernur Jokowi yang melarang aparatnya membawa kendaraan pribadi ke kantor. Mulai dari gowes sepeda hingga berkali-kali naik angkutan umum dilakoni. Tak jarang pula yang ongkos transportasinya jadi membengkak.

Lurah Pademangan Timur, Jakarta Utara, Kelik Sutanto mengaku merogoh sebanyak Rp 60 ribu dari kantongnya untuk mengikuti aturan Jokowi. Dari rumahnya di kawasan Halim, Jaktim, Kelik naik angkutan umum ke arah Cililitan. Dari sana dia menyambung menggunakan ojek hingga sampai kantornya di Pademangan.

"Namanya juga mau taat sama instruksi gubernur. Lagian seru juga naik angkutan umum. Banyak musiknya, tadi diiringi lagu Bang jali," kata Kelik di Jakarta, Jumat (3/1/2014).

"Memilih naik ojek supaya kekejar absen pagi. Kalau naik angkot dari Cililitan bisa 45 menit itu paling cepat," tuturnya.

Namun hal yang sama tak dilakukan Lurah Rorotan, Jakarta Utara, Kurniasih yang tetap menaiki mobil pribadi untuk sampai ke kantornya. Kurniasih beralasan, jarak tempuh dari rumahnya menuju kantor mencapai 4-5 jam jika menggunakan angkutan umum.

"Rumah saya dari Kalideres terus ke Rorotan. Naik kendaraan umum saja bisa sampai 5 kali. Kalau begitu terus, kapan saya mengabdi di wilayah, belum pulangnya lagi," ucap Kurniasih.

Apalagi transportasi umum di Ibukota masih jauh dari kata layak. "Saya sudah puluhan tahun naik umum semenjak jadi CPNS, sekarang mau tidak mau saya harus bawa kendaraan sendiri karena jaraknya yang jauh," pungkas Kurniasih. (Ndy/Sss)

Baca juga:

PNS DKI Pelanggar `Hari Tanpa Kendaraan`, Potong Tunjangan!
Dilarang Bawa Kendaraan Pribadi, PNS DKI: Berat Diongkos
Walikota Jaksel Juga `Gowes` ke Kantor