Masih Amburadul, Komisi IX Pertanyakan Pelaksanaan 'SBY Care'

Ketua Komisi IX DPR RI yang membidangi kesehatan, Ribka Tjiptaning mempertanyakan klaim Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra) yang menyebutkan bahwa BPJS Kesehatan adalah program SBY Care.

Lantaran, kata Ribka, hal itu tak terlaksana secara baik sehingga menimbulkan keributan di tengah masyarakat. Apalagi, dalam proses pengesahan Undang-Undang BPJS beberapa waktu lalu pihak pemerintah tak terlihat secara serius mendukungnya.

"Ada SBY Care, rakyat malah ribut di bawah. Mereka tanya, kemarin terdaftar di Jamkesmas kok sekarang di BPJS tidak," ungkap Ketua DPP PDIP Ribka Tjiptaning saat dihubungi Liputan6.com, di Jakarta, Kamis (2/1/2014)

Ketua DPP PDI Perjuangan ini mencontohkan buruknya pelaksaan SBY Care itu ketika ada seorang penderita kanker payudara ditolak menjalani kemoterapi karena program SBY Care tersebut. Karena Rumah sakit yang merawat pasien itu mengaku sedang transisi program, sehingga tak bisa memberikan pelayanan kesehatan.

"Alasan lainnya anggaran habis. Langsung aku telepon Menkes, aku bilang RS jangan tolak pasien. Kalau penolakan pasien itu langgar UUD, UU Kesehataan dan sumpah dokter. Jangan BPJS kalahkan UUD 45," tegas Ribka.

Lebih lanjut Ribka menjelaskan, permasalahan lain yang terjadi pada lapisan masyarakat terkait program SBY Care itu adalah persoalan birokrasi. Sebab, rakyat harus didata ulang menerima SBY Care itu.

"Sekarang harus didata ulang. Ada tahapan, bisa keburu mati itu orang kalau sakit parah. Terlalu panjang birokrasinya. Harusnya kan ototmatis dari Jamkesmas. Bahkan, harusnya semua rakyat Indonesia," tandas Ribka. (Adm/Ali)

Baca juga:
Menko Kesra: JKN Itu SBY Care, Lebih Besar dari Obama Care