Mi`ing: Ratu Atut Khawatir Rano Karno Jadi Gubernur Banten

Wakil Gubernur Banten Rano Karno pernah menyatakan akan mundur dari jabatannya, lantaran merasa 'dianaktirikan' di lingkungan Pemprov Banten oleh sang Gubernur Ratu Atut Chosiyah. PDIP menduga, kadernya itu dianggap sebagai pihak yang akan meruntuhkan dinasti politik Ratu Atut di Banten.

Hal itu diungkapkan politisi PDIP asal Banten Dedy Gumelar saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Selasa (23/7/2013). Menurutnya, Ratu Atut khawatir, bila Rano mendapat peran banyak di Pemprov Banten maka akan meningkatkan elektabilitasnya pada Pilkada Banten 2016 mendatang.

"Kekhawatirannya, Rano maju jadi calon gubernur Banten di 2016. Padahal, dia (Atut) kan sudah menyiapkan anak atau adik iparnya untuk melanjutkan (jadi gubernur Banten)," ujar anggota Komisi X DPR yang akrab disapa Mi'ing itu.

Mi'ing juga mengungkapkan, selama ini Rano tak pernah diberi kepercayaan untuk mengemban tugas selaku wakil gubernur sebagaimana mestinya. Rano yang merupakan politisi PDIP itu merasa seperti dianaktirikan di lingkungan Pemprov Banten.

"Hubungannya nggak harmonis, nggak dikasih job," ujar Mi'ing.

Parahnya, ungkap Mi'ing, Rano dan Atut jarang bertemu dan tampil bersama-sama. Dalam satu tahun, mereka hanya bertemu beberapa kali saja.

Namun, hingga kini Rano Karno masih belum bisa dimintai keterangan. Nomor-nomor telepon selular yang dihubungi dan pesan singkat yang dikirim belum juga direspons.

Golkar Bantah

Kabar keretakan Ratu Atut dan Rano Karno ini dibantah Golkar. Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham tidak percaya adanya ketidakharmonisan Ratu Atut dan Rano Karno.

"Nggak lah, saya nggak percaya itu. Kedua tokoh itu merupakan panutan warga Banten. Nggak mungkin," kata Idrus Marham dalam perbincangan dengan Liputan6.com.

Idrus yakin, bahwa Rano Karno dan Ratu Atut merupakan tokoh yang memiliki integritas tinggi, terutama di Banten. Maka itu, Idrus menampik kabar yang menyebut adanya keretakan pasangan ini.

"Saya yakin mereka sebagai tokoh pasti akan lebih mengedepankan kepentingan rakyat daripada hanya sekadar intrik-intrik politik," ujar Idrus. (Mut/Ism)