Politisi Kutu Loncat, Pram: Bukan Contoh Demokrasi Yang Baik

Menjelang Pemilu 2014, manuver-manuver politik banyak dilakukan para politisi 'kutu loncat'. Hal ini dianggap bukanlah contoh demokrasi yang baik. Karena perlu segera diatur untuk mencegah pada periode ke depan.

"Ini bukan contoh demokrasi yang baik ya. Dalam periode sekarang ini, kita dipertontonkan. Memang tidak ada aturan yang melarang itu. Ini merupakan hal yang ke depan perlu diatur," ujar Wakil Ketua DPR Pramono Anung di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/4/2013).

Pramono menilai, saat ini mutasi seolah menjadi hal biasa dan jelek bagi kehidupan demokrasi. Seharusnya mereka belajar dari para senior.

"Rasanya tak ada tuh dulu pindah-pindah dan sebagainya. Karena memang orang itu terjun dalam dunia politik memilih sebuah partai karena keyakinan atau ideologi yang melekat dalam dirinya. Bukan karena faktor-faktor yang katakanlah dia mendapatkan jabatan, kesempatan dan lainnya," tegas politisi senior PDIP ini.

Sehingga, tambah Pramono, ketika seorang politisi mengucapkan sumpah jabatan, dia berjanji menyelesaikan sampai tuntas. "Tapi yang kita lihat dalam periode sekarang ini banyak mutasi, pindah dan sebagainya," imbuh Pramono.

"Karena memang tidak ada larangan atau aturan yang mengatur itu. Ini menjadi pembelajaran bagi kita semua bahwa seseorang itu seyogyanya menyelesaikan pekerjaan atau tanggung jawabnya sesuai dengan waktunya," jelas Pramono.

Salah satu politisi yang dikabarkan hijrah yakni Ketua Umum Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB) Zanuba Arifah Chafsoh atau Yenny Wahid ke Partai Demokrat. Rencana kepindahan Yenny Wahid dibenarkan Ketua Satgas Penjaringan Caleg DPR Partai Demokrat Mayjen Purnawirawan Suaidi Marasabessy.

Meski begitu Yenny menunda memberikan keterangan pers tentang rencana kepindahannya ke Partai Demokrat. Penundaan ini dilakukan karena Yenny akan bertemu dengan elite Demokrat hari ini.(Ais)