Sukses

Setahun Jadi Gubernur, Ahok Tambah Dekat dengan JK

Pada 19 November 2014, Ahok naik pangkat menjadi Gubernur DKI Jakarta.

Liputan6.com, Jakarta - Ahok merasa beruntung setelah menjalani masa setahun menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta menggantikan Jokowi. Sebab saat Jokowi menjadi presiden seperti sekarang, pemilik nama Basuki Tjahaja Purnama itu merasa lebih mudah mendapatkan dukungan pemerintah pusat terkait pelaksanaan program-program Pemprov DKI Jakarta.

Selain itu, Ahok juga merasa selama setahun belakangan ini ia lebih dekat dengan wakil presiden pilihan Jokowi, Jusuf Kalla atau JK. Sebagai gubernur, Ahok jadi lebih kerap bertemu dan berbincang dengan sang wapres.

Apalagi banyak acara yang mempertemukan keduanya. Padahal, dulu mereka pernah berada dalam satu partai, yaitu Golkar. Namun hubungan keduanya tak seintens sekarang.

"Pak Jusuf Kalla baik. Saya kenal sama Pak Jusuf Kalla dulu daripada Pak Jokowi sebetulnya. Karena saya kan (mantan) Golkar," ujar Ahokdi Balai Kota, Jakarta, Kamis (19/11/2015).

Kedekatan JK dan Ahok pernah terekam saat mereka terlibat blusukan bareng untuk meninjau kawasan Tanjung Priok dan Kemayoran dari udara. Di atas ketinggian mereka berdiskusi.

Peninjauan pada hari pertama puasa Ramadan 18 Juni 2015 itu dilakukan terkait pengentasan daerah kumuh di Ibu Kota dengan mendirikan rumah susun (rusun).

Beberapa kali juga JK sempat menasihati Ahok yang kembali jadi sorotan lantaran berkata kasar saat wawancara langsung dengan media televisi pada Maret 2015 lalu. Nasihat itu diberikan lewat sambungan telepon. Tak berhenti di situ, JK bahkan meminta bertemu mendadak dengan Ahok.

Hari ini tepat setahun Basuki Tjahaja Purnama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Pada 19 November 2014, Ahok naik pangkat menggantikan Jokowi yang mundur dari kursi gubernur setelah terpilih sebagai presiden.

Hal ini dirasa berbeda saat mantan Bupati Belitung Timur itu masih berduet dengan Jokowi dalam memimpin Jakarta. Saat bersama-sama dulu, keduanya kerap tidak mendapat dukungan dari pemerintah pusat dalam mengadakan proyek pembangunan bersifat makro.

Sekarang, saat Jokowi duduk sebagai presiden, dia hanya cukup menyampaikan kepada mantan Gubernur DKI Jakarta itu mana saja proyek yang harus dijalankan lebih dulu. Bila memungkinkan, para menteri bahkan bisa langsung membantu Pemprov DKI Jakarta.

"Masalah sampah, keppres beli balik, Light Rail Transit (LRT), Kemayoran Asian Games, (pembangunan) jalan-jalan besar PU membantu, kementerian baik hubungannya," tandas Ahok. (Ndy/Mut)**

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Terkini