SBY Akan Buka Bali Democracy Forum VII

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dijadwalkan membuka Forum Demokrasi Bali (BDF) VII di Nusa Dua, Bali, Jumat (10/10/2014) pagi. Acara tahunan yang telah digelar sejak 2008 itu, kali ini akan dipimpin bersama oleh Presiden SBY dan Presiden Filipina Benigno Simeon Aquino III.

Dua kepala pemerintahan yang secara rutin menghadiri acara tersebut, yaitu Sultan Brunei Darussalam Sultan Hassanal Bolkiah dan PM Timor Leste Kay Rala Xanana Gusmao juga hadir dalam BDF terakhir yang akan dibuka SBY -- yang pada 20 Oktober akan mengakhiri jabatannya.

Bali Democracy Forum  yang diprakarsai Presiden SBY itu, merupakan acara tahunan yang telah menjadi bagian dari kalender kegiatan diskursus demokrasi di Asia Pasifik, yang melibatkan wakil-wakil pemerintah di kawasan tersebut.

Terkait kelanjutan forum yang ditujukan untuk meningkatkan kerja sama regional dan internasional demi memajukan demokrasi yang bersifat inklusif dengan pendekatan saling bertukar pengalaman terbaik masing-masing negara dalam proses berdemokrasi itu, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mengatakan keputusan tersebut merupakan kewenangan dari pemerintahan baru yang dipimpin Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Menurut Marty, pihaknya tidak ingin berandai-andai mengenai kelanjutan BDF. Sekalipun ia meyakini forum tersebut semakin banyak diminati oleh berbagai negara, tidak hanya negara di kawasan Asia-Pasifik, tetapi juga di kawasan lainnya.

"Kita tidak bisa melihat sesuatu seperti di bola kristal karena apa yang akan terjadi besok saja kita tidak tahu. Tetapi kenyataannya BDF ini sudah menjadi bagian dari tatanan demokrasi dalam kawasan. Banyak negara yang juga merasakan manfaatnya," ujar Marty.

Oleh karena itu, Marty berharap pemerintahan yang akan datang dapat memilah-milah hal yang baik dan memperbaiki hal yang kurang baik dalam forum demokrasi tahunan yang digagas SBY itu. Bila memang nantinya akan dilanjutkan.

Pada kesempatan itu, Marty juga menuturkan bahwa forum tingkat menteri itu dihadiri setidaknya 75 perwakilan negara-negara sahabat. (Ant)