Martin Gerindra: Saran Yusril ke SBY Bukan untuk Negarawan

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Martin Hutabarat menyebut saran dari Yusril Ihza Mahendra kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY adalah hal yang menyesatkan. Politisi senior Gerindra berusia 63 tahun itu juga menilai saran tersebut bukan untuk mendamaikan situasi politik yang masih terus memanas.

"Sikap Yusril itu bukan saran untuk seorang negarawan, apalagi saran untuk mendamaikan di mana mencari agar suasana politik kondusif. Dia (Yusril) membuat tegang saja terus. Tentu ini juga akan membuat suasana antara SBY, Jokowi dan DPR kian terjadi jarak," ucap Martin di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/9/2014).

Martin sekaligus mempertanyakan terkait sikap SBY yang ingin membuat peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau perppu. Menurut dia tidak ada hal yang genting dalam RUU Pilkada yang telah disahkan.

"Kalau keadaan genting baru boleh buat Perppu. Ini keadaan tidak genting. Ini bukan kiamat, kayak kiamat saja RUU Pilkada. Saya pikir akhir-akhir di masa kepemimpinannya (SBY) tidak menunjukkan sikap negarawan," tukas Martin.

Dia menyebut, pengesahan RUU Pilkada direspons terlalu berlebihan. "Beliau seperti kebakaran jenggot. Beliau itu kan komandannya pemerintahan," tegas Martin.

Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Jepang, Senin 29 September 2014. Yusril diminta pendapat oleh SBY terkait RUU Pemerintahan Daerah, khususnya soal pemilihan kepala daerah.

"Saran saya SBY tidak usah tandatangani dan undangkan RUU tersebut sampai jabatannya habis," kata Yusril dalam akun Twitter-nya, kemarin.

Dengan skenario demikian, maka UU Pemerintahan Daerah yang ada sekarang masih tetap sah dan berlaku. Otomatis, mekanisme pemilihan kepala daerah tetap diselenggarakan secara langsung oleh rakyat.

Sementara itu, Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha menyatakan, Presiden SBY akan mencari solusi terbaik terkait UU Pilkada yang telah disetujui DPR.

"Presiden akan mencari solusi terbaik terhadap sistem Pilkada tidak langsung oleh DPRD yang telah diputuskan DPR," tutur Julian, Selasa dini hari tadi.

Menurut Julian, SBY juga akan mempertimbangkan usulan pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra yang telah menemui SBY di Osaka, Jepang, Senin 30 September 2014 sore waktu setempat. (Mut)