Pramono Anung: Pilkada Tak Langsung Kemunduran Demokrasi

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua DPR Pramono Anung menilai, pemilihan kepala daerah (Pilkada) kembali ke DPRD atau tak langsung oleh rakyat merupakan bentuk kemunduran demokrasi. Menurutnya, Pilkada tak langsung sama halnya dengan kembali ke zaman sebelum reformasi.

"Yang pertama ini kan menunjukan bahwa kita seperti kembali ke zaman jadul (jaman dulu)," kata Pramono Anung di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (8/9/2014).

Politisi senior PDIP ini menambahkan, dengan adanya Pilkada langsung, rakyat dapat memilih figur yang disukai. Selain itu menunjukkan transparansi pemilu di setiap daerah.

"Contoh Jokowi, Risma, Ridwan Kamil, Ahok, masuk hampir semua partai mempunyai tokoh dan dilahirkan oleh rakyatnya," ujarnya.

Mantan Wakil Ketua DPR ini kembali menegaskan, jika nanti benar akhirnya Pilkada kembali dipilih oleh DPRD, maka Indonesia mengalami kemunduran demokrasi.

"Kalau ini kemudian ini dikembalikan sistem oleh DPRD ini kan menunjukan kemunduran," tandas Pramono.

RUU Pilkada akan diputuskan September ini menjelang berakhirnya masa bakti DPR periode 2009-2014. Isu pentingnya adalah pemilihan gubernur, walikota, dan bupati akan kembali dipilih melalui DPRD.

Mayoritas partai yang bergabung dalam Koalisi Merah Putih pendukung Prabowo-Hatta dalam Pilpres 2014, yaitu Demokrat, Golkar, PAN, PPP, PKS, dan Gerindra menginginkan Pilkada oleh DPRD setempat. Sedangkan PDIP, Hanura, dan PKB menyetujui pilkada langsung seperti sekarang. (Mut)