Eks Timses Jokowi Diduga Makelar Bus, PDIP: Tunggu Pemeriksaan

Liputan6.com, Jakarta - PDIP DKI habis-habisan membantah keras adanya mantan tim sukses Jokowi yang diduga menjadi makelar pengadaan bus di Jakarta. PDIP meminta publik menunggu hasil audit resmi dan pemeriksaan lembaga terkait.

"Itu nanti kita liat saja hasil pemeriksaan KPK sejauh mana keterlibatan dia," kata Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Syahrial dalam Konferensi Pers Fraksi PDIP di gedung DPRD DKI, Jakarta, Selasa (11/3/2014).

Syahrial tegaskan, saat ini merupakan tahun politik, terlebih pemilihan legislatif dan presiden semakin dekat. Maka PDIP harus lebih berhati-hati dengan maraknya isu politik yang beredar.

Namun, dirinya menjamin Gubernur DKI Jakarta bernama lengkap Joko Widodo itu tidak memiliki andil dalam melancarkan jalan mantan timsesnya, Michael Bimo untuk masuk ke pengadaan bus DKI.

"Ini kan bulan-bulan politik. Harus ada kewaspadaan. Saya pribadi jamin Jokowi tidak terlibat pengadaan bus. Itu sikap fraksi. Kita jamin Pak Jokowi tidak terlibat apa-apa," kata Syahrial.

Sementara, Jokowi sendiri mengaku mengenal salah satu mantan tim suksesnya yang ditengarai ikut 'bermain' dalam pengadaan bus di DKI. Mantan anggota tim sukses Jokowi itu pernah menjadi relawan Jokowi dan FX Hadi Rudyatmo ketika Pemilukada Walikota Solo pada 2005 dan 2010.

LSM Fakta sebelumnya melaporkan kepada KPK tentang adanya indikasi korupsi dalam proyek pengadaan 656 bus Transjakarta tahun anggaran 2013 oleh Dinas Perhubungan Pemprov DKI Jakarta.

Mantan Tim Sukses Jokowi pada Pilkada Kota Solo tahun 2005 dan 2010 itu mengaku bukanlah peranatara pengadaan bus dari China yang bermasalah itu.

"Saya ini jualan pasir, kok ya bisa beli bus. Saya menduga ada yang mau menjatuhkan Pak Jokowi dan PDIP melalui saya," ujar Michael saat dihubungi dari Jakarta, siang tadi. (Ismoko Widjaya)

Baca juga:

KPK Kumpulkan Keterangan Terkait Dugaan Korupsi Transjakarta

Kasus Bus Berkarat Masuk KPK, Ahok Ogah Beri Bantuan Hukum

Seperti Bekas, Pengadaan Bus Transjakarta Dilaporkan ke KPK