Warga Rusun Laporkan PNS, Ahok: Gue Demen, Biar Oknumnya Dibui

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tidak peduli apabila ada warga rumah susun (rusun) melaporkan oknum PNS Pemprov DKI terkait alih sewa ataupun jual beli rusun. Dia justru mempersilakan dan mendukung warga yang merasa dirugikan untuk mengambil langkah hukum.

"Biarin mereka nuntut. Banyak yang lapor, syok kan. Ah, gue demen kalau kayak gitu. Biarin oknumnya dipidana, begitu dipidana, gue pecat! Kan langsung ada bukti, gue pecat PNS-nya. Gampang caranya," ujar Ahok di Balaikota DKI Jakarta, Kamis (6/3/2014).

Dia mengakui banyak oknum calo yang menyewakan dan menjual unit-unit di rusun milik Pemprov DKI. Bahkan, ada warga hingga membeli unit seharga Rp 80 juta serta seorang petugas polisi yang tertipu hingga Rp 8,5 juta. Berdasarkan laporan yang diterima, ada pula unit yang dijual dengan harga berkisar Rp 30 sampai 40 juta.

Namun, karena bukti-bukti praktik jual beli dan alih sewa rusun sulit diperoleh, maka dia menunggu para warga yang merasa tertipu untuk bertindak sendiri melaporkan masalahnya ke polisi. Dengan begitu, oknum-oknum yang selewengkan kepemilikan rusun dengan sendirinya muncul ke permukaan.

Apabila ternyata ada oknum PNS DKI, Ahok menolak membantu mereka. Begitu juga dengan warga yang membeli. Hal itu sebagai efek jera bagi penjual dan pembeli rusun secara ilegal.

"Jangan nyuruh gue sekarang loe. Enak aja, pas susahnya nyari gue. Waktu enak, diem-diem. Justru aku mau bikin mereka (warga) panas. Dia lapor polisi. Saya yang ngurusin, keenakan," tandasnya.

Tindakan mendiamkan itu diambilnya karena Ahok akui sulitnya Pemprov DKI mencegah warga mendapatkan rusun dengan cara ilegal. "Tapi kalau sekarang kan sudah makin jelas. Bertahap saja lah kita selesaikan. Pelan-pelan beres," ujarnya sambil tersenyum. (Ismoko Widjaya)