Subsidi BBM DKI Dicabut, Anggota DPRD: Tak Bisa Semaunya Ahok

Anggota Komisi B DPRD DKI Santoso mengatakan penghapusan subsidi BBM di Ibukota bukanlah jalan keluar yang tepat, bahkan berpotensi menimbulkan masalah di masyarakat. Dia menilai rencana yang dilontarkan Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahoki itu tidak bijak.

"Cabut subsidi itu tidak bijaksana. Akan menimbulkan masalah sosial," kata Santoso saat dihubungi Liputan6.com di Jakarta, Jumat (20/12/2013).

Menurut dia, subsidi BBM merupakan aturan skala nasional yang cukup sulit untuk diubah oleh pemerintah daerah. Sehingga rencana penghapusan subsidi BBM oleh Pemprov DKI bertentangan dengan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Nggak bisa mau-maunya Ahok sendiri, kan nasional. Masyarakat DKI yang tidak mampu kan punya hak subsidi. Kalau dibatasi, misalnya dicabut, ya enggak bener," tutur dia.

Santoso menambahkan, penghapusan subsidi BBM di Ibukota tidak tepat dijadikan alasan untuk mengurangi kemacetan. Jika ingin mengurangi kemacetan, maka transportasi massallah yang dibenahi. Agar menarik warga untuk beralih dari kendaraan pribadinya.

Begitu juga dengan sistem pembatasan penggunaan transportasi pribadi di jalan-jalan harus ditingkatkan. Misalnya, rutin melaksanakan rekayasa lalu lintas di titik kemacetan atau meningkatkan pajak kendaraan bermotor.

"Kalau mau pajaknya dimahalin. Bisa juga mungkin pembatasan usia kendaraan seperti beberapa negara lain. Jadi cabut subsidi itu bukan solusi," ujar Santoso. (Eks)

Baca juga:
Jokowi: Pencabutan Subsidi BBm Hanya Untuk Mobil
Cabut Subsidi BBM, Ahok Koordinasi dengan Unit Kerja Presiden
Ahok: Jokowi Program RFID