Kompolnas Minta Evaluasi, Polda Jatim: Kami Tak Pernah Main-main

Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) meminta Kapolri Jenderal Timur Pradopo mengevaluasi Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Hadiatmoko. Sebab, Hadiatmoko dinilai telah mengabaikan undangan Kompolnas saat akan melakukan klarifikasi terkait penyelesaian kasus menonjol yang ditangani Polda Jatim.

Kepala Bidang Humas Polda Jatim Kombes Pol Hilman Tayib mengatakan institusinya tidak berniat mengabaikan undangan itu. Sebab, Polda Jatim tidak menerima undangan dari Kompolnas itu.

"Ada surat dari mana, ke Polda Jatim itu ditujukan untuk Kapolda atau ke mana, harus jelas dulu. Kalau sudah jelas kan bisa dibuatkan nota dinas, siapa yang akan dikirim memenuhi undangan itu," kata Tayib saat dihubungi Liputan6.com di Jakarta, Rabu (10/4/2013).

Kompolnas berang karena Polda Jatim tidak mengirimkan penyidik, seperti permintaan yang disampaikan dalam undangan yang diklaim telah dikirim. Dalam undangan itu, Kompolnas meminta Polda Jatim mengirim beberapa penyidik untuk membahas penanganan kasus menonjol pada 3 Maret.

Namun, tak ada satu pun penyidik dikirim oleh Polda Jatim. Padahal, beberapa polda yang dikirimi undangan serupa mengirimkan beberapa penyidiknya ke Jakarta.

Tayib menambahkan, Polda Jatim tidak menolak untuk diawasi. Sebab, penanganan semua kasus dilakukan dengan sungguh-sungguh, sesuai dengan prosedur. "Memangnya kami main-main. Kami tidak pernah main-main dalam melakukan penyidikan. Silakan diawasi," katanya.

Hilman juga tidak mau menanggapi tudingan adanya indikasi pembiaran makelar kasus oleh Polda Jatim. "Tidak usah kami tanggapi, mau ngomong apapun silakan. Mengapa kami tanggapi," tutur Hilman.

Sementara, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol Boy Rafli Amar mengatakan, Polda Jatim tidak mengirim penyidik sesuai undangan Kompolnas hanya karena salah komunkasi belaka. Tak ada niat dari Polda Jatim untuk mengabaikan undangan itu.

"Kalau kami lihat kan faktornya ada di komunikasi," kata Boy di Mabes Polri, Jakarta.

Mantan Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya ini menambahkan, terkadang ada sejumlah pihak yang suka berburuk sangka, padahal faktornya hanya karena komunikasi yang tidak lancar. Apalagi, Polri tidak pernah berniat menghindar dari pengawasan publik.

"Menolak diawasi kan sekarang ini susah, badan publik termasuk Polri untuk menghindar dari pengawasan publik apalagi Kompolnas. "Harapan saya mudah-mudahan semoga masalah miskomunikasi yang tentu kita harapkan realitanya tidak seperti itu," tutur Boy. (Eks)