Rakornas Pencegahan Kebakaran Hutan, Ini Arahan Jokowi

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi memimpin Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) pencegahan kebakaran hutan dan lahan 2016, yang dihadiri para pemangku kepentingan terkait dari berbagai wilayah.

Mengawali acara tersebut, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Pandjaitan melaporkan kondisi terkini, terkait upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.

Luhut mengatakan pemerintah sepakat mencegah ketimbang menanggulangi dalam masalah kebakaran hutan dan lahan.

"Kami sepakat mencegah lebih baik, saya pikir lahan gambut harus diberi perhatian jangan sampai terbakar. Kita harus berupaya agar jangan sampai api masuk ke bawah karena akan sulit untuk menghentikannya," ujar Luhut di Istana Kepresidenan Jakarta, (18/1/2016).

Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan perusahaan swasta di daerah, terutama yang lingkup operasionalnya berada di atau dekat dengan lahan gambut, agar lebih berhati-hati dan mempersiapkan kemungkinan yang bisa terjadi.

"Penanganan masalah kasus hukum terkait ini juga akan dilanjutkan. Kami tidak akan mundur dari itu," kata Luhut.

Terapkan Peringatan Dini

Jokowi mengatakan kebakaran hutan dan lahan turut memberi dampak besar bagi perekonomian Tanah Air, khususnya di daerah-daerah. Di antaranya, ‎pertumbuhan ekonomi tahun lalu sempat terkoreksi 0,2 persen.
‎
"Fakta 2015 betul-betul kabut asap memberikan dampak ekonomi yang luar biasa terhadap daerah, pertumbuh ekonomi terkoreksi 0,2 dari perhitungan gara-gara kebakaran dan asap. Oleh sebab itu tahun ini enggak mau seperti itu," ujar ‎Jokowi di acara Rakornas Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2016 di Istana Negara Jakarta, Senin (18/1/2016). ‎

Agar peristiwa kebakaran hutan tidak lagi terjadi, Jokowi meminta agar peringatan dini terhadap bahaya kebakaran hutan diterapkan di tiap daerah.

"‎Early warning tadi sudah disampaikan. Deteksi tadi juga disampaikan. Pencegahan, cegah kuncinya dari situ jangan dibiarkan api satu bergerak. Siapa yang harus bertanggun jawab tadi sudah disampaikan Menko," ujar Jokowi.
‎
Ia menyatakan semua unsur di daerah dengan back up dari BNPB harus digerakkan untuk mencegah dan mengendalikan kebakaran hutan dan lahan. ‎

"Tidak ada kata tidak, semua harus digerakkan. Begitu api satu muncul kejar dia. Ini yang akan membereskan," kata Jokowi.‎

Presiden mengaku telah berbicara dengan Panglima TNI dan Kapolri, untuk menerapkan sistem reward and punishment dalam pelaksanaannya di lapangan.

Pemerintah, kata Jokowi, tidak akan segan-segan memberikan sanksi bagi siapa pun yang lalai dan membiarkan kebakaran hutan terjadi. ‎

"‎Yang terbakar semakin banyak semakin gede, ganti, copot. Yang tadi saya sampaikan dari sini sampai bawah. Kita kerja betul-betul kerja," tegas Jokowi.