Ahok: APBD DKI Harus Masuk Smart City, Sampai Kiamat Tak Hilang

Liputan6.com, Jakarta - Sejak awal pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2016, Pemprov dan DPRD DKI Jakarta bertekad untuk mengedepankan keterbukaan. Hasilnya pun harus dimasukkan ke sistem e-budgeting dan smart city sehingga data tidak mudah hilang.

Seperti diungkapkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Pria yang karib disapa Ahok itu mengklaim, dengan sistem baru tersebut, semua data tak bakal hilang. Akan tersimpan selamanya, bahkan sampai kiamat.

"Dia cetak buku sih memang, setiap proses kita langsung cetak. Tapi kalau cetak, ditumpuk-tumpuk hilang. Tapi kalau ditaruh dalam sistem Smart City atau di i-Cloud gitu kan selamanya," ujar Ahok di Balai Kota Jakarta, Selasa (17/11/2015).

"Sampai kiamat juga kalau enggak terjadi sesuatu, di dunia ini orang masih punya. Kalau buku (mudah) hilang," imbuh dia.

Pembahasan RAPBD diawali dengan rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) melalui Badan Anggaran. Setelah semua disepakati, barulah diputuskan untuk menjadi RAPBD.

Setelah melalui pembahasan berikutnya, rapat paripurna akan digelar untuk memutuskan APBD 2016.

Ahok ingin, proses memasukan mata anggaran sudah dilakukan sejak di Badan Anggaran. Sehingga proses muncul dan hilangnya nomenklatur anggaran bisa terpantau.

"Saya cek, ternyata pas kemarin mereka saking sering bahas KUA-PPAS enggak mau masukin ke e-budgeting. Jadi bahas dulu baru masuk. Padahal saya mintanya, dalam proses pembahasan pun semua di e-budgeting jadi kelihatan kalau ada perubahan berapa kali. (Sekarang) hilang jejak itu," tutur Ahok.

"Semalam saya sudah bilang ke Bu Tuty hati-hati, saya tidak mau prosesnya dihilangin. Saya kan inginnya ada proses. Jadi ada pembelajaran, orang tahu kenapa ini dikurangi, ditambah, dicoret DPRD," imbuh dia.

Hal ini juga bermanfaat bagi gubernur selanjutnya apabila Ahok tak lagi menjabat. Mereka bisa mengetahui bagaimana perjalanan anggaran hingga sampai pada titik yang diputuskan bersama.

"Jadi orang bisa belajar dan kalau saya enggak jadi gubernur lagi, maka gubernur yang akan datang begitu diperlihatkan proses e-budgeting dia ngerti gitu lho, 'Oh kenapa kita prioritas ini, kenapa dalam tengah jalan dicoret, kenapa ditambah dikurang,' gitu. Nah kalau dulu kan enggak, tiba-tiba nongol saja," pungkas Ahok. (Ndy/Bob)