Dukung Pemerintahan, Waketum PPP Sebut Mbah Moen Bertemu Jokowi

Liputan6.com, Jakarta - Kisruh di tubuh PPP terus berjalan. Kubu Suryadharma Ali dan kubu Romahurmuziy tetap saja berselisih. Kubu Romahurmuziy melompat ke Koalisi Indonesia Hebat dari Koalisi Merah Putih.

Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Emron Pangkapi memastikan, partainya sepakat hijrah ke Koalisi Indonesia Hebat dan mendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK).

Emron mengatakan, dukungan terhadap pemerintahan Jokowi-JK ini telah ditunjukkan dengan adanya pertemuan Ketua Majelis Syariah PPP, KH Maimoen Zubair alias Mbah Moen pada 15 Oktober 2014 lalu.

"PPP merasa dekat dengan pemerintahan Jokowi-JK, apalagi diperkuat dengan dukungan KH Maimoen Zubair kepada beliau (Jokowi) pada 15 Oktober malam. Dan juga diperkuat dengan kunjungan pimpinan fraksi pada 16 Oktober," kata Emron saat memberikan keterangan persnya di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (22/10/2014).

Tak hanya itu, lanjut Emron, keseriusan PPP bergabung ke Koalisi Indonesia Hebat juga ditunjukkan dengan terus membangun komunikasi politik dengan Jokowi usai pemilihan pimpinan MPR beberapa waktu lalu. Bahkan, 3 hari sebelum Jokowi-JK dilantik pihaknya terus berkomunikasi politik dengan presiden dan wakil presiden periode 2014-2019 itu.

"Sejak 7 Oktober sudah berada di Koalisi Indonesia Hebat. Kami membangun komunikasi politik ke Jokowi-JK sebelum dilantik sekurang-kurangnya ada 3 kali. Yang pertama, saya bersama Sekjen berbicara kepada beliau pada Kamis malam 2 minggu lalu. Di sana beliau menyatakan kerja sama. Atas dasar itu insya Allah PPP akan membantu pemerintahan Jokowi-JK," pungkas Emron.

Belakangan kubu Romahurmuziy dan Emron beralih ke barisan Koalisi Indonesia Hebat mendukung Jokowi-JK. Sementara kubu Suryadharma tetap mendukung Koalisi Merah Putih yang berada di barisan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

Kubu Romahaurmuziy pekan lalu telah menggelar Muktamar VIII PPP di Surabaya, Jawa Timur, yang secara aklamasi memilih Romahurmuziy sebagai Ketua Umum PPP. Sementara kubu Suryadharma tidak menghadiri muktamar itu dan menganggap tidak sah. Sementara kubu Suryadharma berniat menggelar muktamar VIII PPP pada 30 Oktober di Jakarta. (Ans)