Manfaatkan Sisa Masa Jabatan, Ahok Ubah Sistem Pengawasan Kerja

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sudah menyiapkan sistem evaluasi kerja untuk dinas yang ada di Jakarta. Nantinya, laporan tidak dalam bentuk uang yang sudah dikeluarkan, tapi apa yang sudah dikerjakan dinas itu.

"Dia harus masuk kerja, nggak mau lagi tanda tangan kinerja nanti yang ramai-ramai itu bahasanya sama, uang sekian saya mau lakukan ini. Saya nggak mau tanda tangan uang," kata Ahok di Balaikota, Jakarta, Jumat (12/9/2014).

Ahok menjelaskan, nantinya setiap kepala dinas menyertakan program dan target kerja yang akan dilakukan selama setahun. Dia mencontohkan Dinas Pekerjaan Umum.

"Misalnya PU mesti sebutin, 2015 ini seluruh jalan itu jalur busway, 12 koridor nggak ada lagi yang loncat-loncat, nggak ada lagi lubang. Terus semua sheetpile selesai di mana, jadi kamu harus tulisin," ujar Ahok.

Sedangkan, untuk dinas dan lembaga non teknis berbasis pelayanan, evaluasi akan dilakukan dengan sistem survei. Kalau angkanya mencapai 85 berarti kinerjanya sudah cukup baik.

"Itu nanti pernyataan mereka seperti itu, sehingga semua SKPD dan kepala dinas itu ditagih sampai akhir tahun. Jadi ada pernyataan dia mau ngerjain apa. Kalau sekarang nggak. Sekarang ini lebih baik yang dikerjain PU itu apa? Itu kalau warga sms saya, saya sms dia, dia yang kerjain. Kalau gitu mending aku nggak usah ada PU dong, harusnya kamu yang buat perencanaan kan," tegas Ahok.

Ahok tampaknya tak mau menyia-nyiakan waktu 3 tahun tersisa hanya untuk mengerjakan seadanya. Dia ingin seluruhnya menjadi baik. Evaluasi itu juga akan dilakukan setiap 6 bulan.

"Saya tinggal 3 tahun. Berarti 3 tahun ini harus direncanakan selesai nih," tutup Ahok. (Mvi)