Walikota Airin Patuhi Imbauan Tak Cairkan Dana Bansos Sekarang

Liputan6.com, Jakarta - Imbauan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar semua daerah tak mengeluarkan dana bantuan sosial sebelum pemilu dilaksanakan Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel).

"Rencananya demikian. Tidak akan ada pencairan dana hibah ataupun sosial sebelum Pileg dan Pilpres selesai," ujar  Walikota Tangsel Airin Rachmi Diany saat ditemui di Ciputat, Jumat (28/3/2014).

Tak akan ada pencairan tersebut juga didukung telatnya pengesahan APBD Kota Tangsel yang baru dilakukan pertengahan Maret lalu. "Lagi pula kita juga telat ketuk palu dan pengesahan dari Provinsinya. Jadi kemungkinan besar tak ada pencairan di bulan April," ujar Airin.

Lalu, atas usulan agar dana hibah dan dana sosial tersebut, agar dikelola saja oleh Kementerian Sosial, Airin menyatakan bisa saja. "Mau siapa kek yang mengelola, Kemensos atau dinas kami, asalkan saat warga kami butuh, segera cairkan!" tegas Airin.

Melalui Program Bina Kemiskinan, Pemkot Tangsel harus mencairkan Rp 14,9 miliar untuk warga miskinnya. "Per kepala keluarganya Rp 1 juta. Itu pun langsung melalui rekening pribadi yang bersangkutan, jadi sangat kecil untuk disalahgunakan," tuturnya.

Dalam imbauan itu, KPK mengajak para pemimpin daerah agar mematuhi pengelolaan dana bansos yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri yang menganut prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Imbauan kepada kepala daerah itu telah dilandasi kajian KPK terhadap penggunaan dana bansos dan juga hibah selama ini. KPK juga menemukan ada peningkatan penggunaan dana bansos setiap menjelang pemilihan umum kepala daerah.

Baca juga:

Cegah Penyelewengan Dana Bansos, KPK Peringatkan SBY

KPK Minta Dana Bansos Ditunda, Mendikbud: Sekolah Bisa Ngamuk