PPP: Menteri ESDM Tak Tahu Harga Gas Elpiji 12 Kg Naik? Aneh!

Sekjen PPP M Romahurmuziy melihat keanehan kala Menteri ESDM Jero Wacik mengaku tidak mengetahui langkah strategis PT Pertamina selaku perusahaan BUMN pengelola minyak dan gas menaikan harga gas Elpiji 12 kg. Apalagi, para dirjen di Kementrian ESDM menjabat komisaris di Pertamina.

"Adalah aneh Menteri ESDM menyatakan ketidaktahuan atas langkah strategis korporasi, mengingat Dirjen-Dirjennya menjabat komisaris di Pertamina," kata pria yang karib disapa Romy itu dalam pesan singkatnya kepada Liputan6.com di Jakarta, Senin (6/1/2014).

"Demikian pula menteri BUMN yang dalam RUPS-nya telah mengesahkan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) 2014, pastilah di dalamnya sudah termuat pendapatan dari bisnis LPG," tambahnya.

Ketua komis IV DPR RI ini menjelaskan, sangat tidak tepat bila kenaikan gas Elpiji 12 kg itu akibat adanya unsur kerugian negara yang dilakukan Pertamina selaku perusahaan milik pemerintah. Karena, selama 5 tahun terakhir Pertamina membukukan keuntungan sebagai korporasi.

"Bahkan Pertamina mencatatkan laba bersih terbesar dalam sejarah pada 2012 yakni sebesar Rp 25,89 triliun. BUMN itu bukan hanya mencari untung, tapi dia ada fungsi pelayanan hajat orang banyak. Jangan membandingkannya dengan korporasi swasta murni dong," imbuhnya.

Efek Domino

Romy juga menilai, meski kenaikan harga gas Elpiji 12 kilogram sebagai barang nonsubsidi merupakan kewenangan Pertamina sebagai korporasi, tetapi kebijakan tersebut akan menjadi efek domino kepada masyarakat miskin. Sebab akan berdampak pada migrasi secara besar-besaran dari pengguna gas Elpiji 12 kilogram ke gas Elpiji 3 kilogram.

Akibatnya, kata dia, gas Elpiji 3 kilogram yang biasanya hanya digunakan masyarakat ekonomi lemah akan mengalami kenaikan seiring dengan meningkatnya kebutuhan pengguna gas Elpiji 3 kilogram tersebut.

"Kalau terjadi migrasi ini secara besar-besaran dan itu pasti akan terjadi kalau keputusan kenaikan Elpiji 3 kg terus dilakukan maka itu akan menambah signifikan besaran subsidi gas dalam APBN," ungkap Romy.

"Bahkan di Indramayu sekarang LPG 3 kg sudah Rp 25 ribu/tabung dari Rp 17 ribu/tabung, langka pula barangnya. Untuk itu PPP meminta penundaan kenaikan harga LPG 12 kg sampai dengan adanya perhitungan dampak migrasi ke 3 kg," tegasnya.

Karena itu Romy menilai Pertamina terlalu ceroboh karena tak memikirkan dampak tersebut. Seharusnya, hal tersebut sudah dipertimbangkan Pertamina sebelum mengambil putusan soal kenaikan harga gas Elpiji 12 kg.

"Sehingga Pertamina tidak bisa bersikap seolah negara dalam negara hanya atas dasar formalitas diberikannya kewenangan soal itu oleh Peraturan Menteri. Terlebih kenaikan signifikan dan mendadak yang mengejutkan banyak pihak termasuk Presiden SBY," tandas Romy. (Adm/Mut)