Elpiji 12 Kg Naik, Pengamat: Tak Bantu Elektabilitas Demokrat

Kenaikan harga gas elpiji 12 kg membuat warga semakin terjepit. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun meminta Pertamina mengkaji ulang keputusan itu.

Pengamat Politik, Burhanudin Muhtadi mengatakan jika pemerintah melakukan kenaikan harga elpiji itu demi menaikan elektabilitas hanyalah usaha yang dianggap sia-sia. Sebab, keadaan 2009 dengan saat ini sangat berbeda.

"Kenaikan elpiji tidak akan membantu menaikan elektabilitas Demokrat, karena ini berbeda dengan 2009," kata Burhanudin, usai acara diskusi 'Shadow State: Korupsi di Banten dan Evaluasi Publik terhadap Pemerintahan Ratu Atut' di kantor Indikator Politik Indonesia, Cikini, Jakarta, Minggu (5/1/2014).

Di sisi lain, perbedaan pandangan antara Pertamina dan pemerintah jelas berdampak pada sentimen publik yang megatif. Sebab, miskoordinasi antara pemerintah dan Pertamina sangat terlihat.

"Pertamina nggak satu kata dengan pemerintah. Padahal, pemegang saham terbesar ya pemerintah. Kok bisa Pertamina sebagai coorporate bisa mengeluarkan kebijakan yang dibantah pemerintah," lanjutnya.

Lebih buruk lagi, kata Burhanudin, masyarakat bisa saja menilai pemerintah terkesan lepas tangan dan cuci tangan atas kenaikan harga elpiji.

"Yang terbaca oleh masyarakat ko pemeritah seperti cuci tangan terhadap kenaikan gas elpiji yang dilakukan Pertamina," tandas Burhanudin. (Tnt)

Baca juga:
Alasan SBY Minta Pertamina Kaji Ulang Kenaikan Elpiji 12 Kg
Antrean Pembeli Gas Elpiji 3 Kg Mulai Bermunculan
Pengusaha: SBY Tak Perlu Turun Tangan Atasi Elpiji 12 Kg