JKN Disebut <i>SBYCare</i>, Ribka PDIP: Itu Tinggalan Megawati

Sebutan SBYCare untuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) membuat sejumlah pihak geram. Salah satunya politisi PDIP Ribka Tjiptaning. Dia menyatakan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dinilai justru tidak memedulikan nasib rakyat.

"Aku sepakat saja kalau betul-betul care, tapi dia yang anulir UU itu. Dari awal, itu produk Mega ketika Bu Ketum (Megawati) mau turun dari presiden, tepatnya itu Oktober 2004," kata Ribka saat berbincanag dengan Liputan6.com di Jakarta, Kamis (2/1/2014).

Ribka menyatakan, BPJS Kesehatan belum tentu berhasil tanpa dorongan dan tekanan dari rakyat. Menurut dia, ketika BPJS disahkan, SBY mengesahkannya dengan setengah hati.

"Mana mungkin bisa sah kalau tidak ada tekanan dari rakyat, sampai-sampai mereka ditembak gas air mata," ucap dia.

"Sekarang sudah disahkan pun setengah hati. Kalau mau dibilang SBYCare, ya care betul dong. Anggaran dikasih yang benar," tambah Ketua Komisi IX DPR itu.

Saat mendatangi Pasar Johar Baru untuk melihat kesiapan BPJS Kesehatan, Menko Kesra Agung Laksono menilai BPJS ini lebih besar dari ObamaCare dari Amerika Serikat. Dalam BPJS Kesehatan itu, masyarakat tak mampu yang sakit ditanggung pemerintah.

Jumlah yang ditanggung sekitar 86,4 juta jiwa sesuai Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang telah ditetapkan. Targetnya, 5 tahun ke depan seluruh masyarakat Indonesia yang jumlahnya 270 juta jiwa akan mendapat jaminan kesehatan. (Eks)