Dana Pemilu Rp 3,5 Triliun, Polri: Kalau Sisa Dikembalikan

Polri mengajukan dana pengamanan Pemilu 2014 sebesar Rp 3,5 triliun. Jumlah rencananya akan digunakan untuk uang saku 419.213 personel Polri di seluruh Indonesia. Untuk Pilpres, bila hanya berlangsung 1 putaran maka anggaran sisa akan dikembalikan.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Brigjen Boy Rafli Amar mengatakan, rincian anggaran yang disampaikan itu antara lain diperuntukkan pengamanan pada 2 momen pelaksanaan Pemilu 2014, yakni Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden.

"Dari rekapitulasi anggaran pengaman Pileg saja terkait pengerahan kekuatan jumlahnya di seluruh Indonesia, Polda dan Polres dana dikucurkan sebesar Rp 1,28 triliun," kata Boy di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (18/12/2013).

Dana pengamanan Pileg dialokasikan untuk proses pemilu. Yaitu sejak pemungutan suara yang diawali kampanye, masa tenang, hari pemungutan suara, penghitungan, penetapan hasil pemilu, penetapan jumlah kursi dan calon terpilih hingga pengucapan sumpah janji.

"Untuk tahapan Pilpres direncanakan pengamanan oleh Polri dipersiapkan sampai 2 putaran. Total rekapitulasi biaya pengamanan pemilihan cawapres dan wapres Rp 1,14 triliun," terang dia.

Dikatakan Boy, apabila pelaksaan Pilpres hanya 1 putaran dan ada kelebihan anggaran, maka akan dikembalikan ke kas negara dan tidak dapat dicairkan oleh Polri. Namun bila 2 putaran, anggaran sudah tersedia dan dapat dicairkan sesuai tahapan yang ditetapkan KPU. "Untuk penyiapan BBM bagi kendaraan operasional Polda hingga Polsek di seluruh Indonesia, butuh dana Rp 597,98 miliar," terang dia.

Polri juga sudah menyiapkan anggaran untuk kebutuhan BBM bagi satuan kerja Polri dan anggota bantuan. Terutama anggota yang dikirim ke daerah, misal mengirim anggota Brimob atau fungsi lain untuk mendukung kegiatan pengamanan yang disesuaikan kondisi dan kebutuhan pergeseran. Anggaran khusus itu mencapai Rp 75,099 miliar.

Lebih lanjut dikatakan Boy, dari masa operasi selama 136 hari, anggota polri yang bertugas di lapangan juga mendapat uang saku di luar uang BBM.

"Uang saku untuk uang makan selama melaksanakan tugas pengamanan di tempat pemungutan suara itu diberikan uang makan. Misal dia masuk H-1 tambah 1 sampai hari penghitungan di TPS atau di kelurahan, kemudian PPK, personel akan diberikan uang saku," jelas Boy.

Namun, jumlah pemberian uang saku tak dijelaskan Boy. Ia mengatakan uang itu akan disesuaikan dengan rencana kerja yang disiapkan Kepala satuan wilayah (Kasatwil). Misalkan kasatwil menempatkan satu peleton di tiap PPK saat penghitungan di kecamatan, berarti semua diberikan uang makan.

"saat ini jumlah TPS sekarang mencapai 519.920 TPS, dengan jumlah DPT 171.265.442 orang. Sedangkan anggaran yang diajukan Rp 3.597.350 juta (3,59 triliun)," jelas Boy.

Ia menambahkan dana Rp 3,5 triliun itu untuk pengamanan legislatif dan pilpres, dari dukungan kepada pelaksanaan rakor untuk pengamanan, pembuatan posko, koordinasi, gelar pasukan seluruh indonesia. Pada saat gelar pasukan kan perlu dukungan logistik.

"Kalau melibatkan ratusan ribu orang perlu ada penyiapan konsumsi. Karena melibatkan bukan hanya institusi Polri tapi juga instansi terkait yang kerja sama dengan polri seperti Linmas," ungkapnya.

Anggaran Rp 3,5 triliun itu bukan untuk belanja barang. Karena belanja barang sudah masuk dalam Daftar Isian Perencanaan Anggaran (DIPA). Dana ini diperuntukkan untuk pengamanan Pemilu 2014. (Ali/Ism)

Baca juga:

Amankan Pemilu 2014, Honor Polisi Lebih Murah dari Satpol PP
Komisi III Desak Pemerintah Cairkan Uang Rp 3,5 T untuk Polri
Jumlah Pemilih Naik, Polri Ajukan Rp 3,5 T untuk Amankan Pemilu