Di Tengah Protes, Eks PM Thailand Didakwa Membunuh

Di tengah situasi politik di Thailand yang masih panas, mantan Perdana Menteri Abhisit Vejjajiva secara resmi didakwa dalam kasus pembunuhan yang terkait pembubaran demonstran pada 2010 -- yang menewaskan lebih dari 90 orang.

Abhisit, yang mengetuai kelompok oposisi, Partai Demokrat membantah dakwaan itu dan mendapatkan jaminan.

Surat dakwaan dikeluarkan bertepatan dengan berlangsungnya protes terhadap Perdana Menteri Yingluck Shinawatra yang tak kunjung usai. Bahkan hari ini pengunjuk rasa sempat masuk Government House -- tempat pemerintah berkantor.

Sementara, pemimpin protes, Suthep Thaugsuban, yang menjadi deputi perdana menteri di masa Abhisit pada 2010, juga dikenai dakwaan. Namun, ia meminta pengadilan menunda sidang pembacaan dakwaannya.

Abhisit dan Suthep berkuasa saat ribuan pendukung mantan PM Thaksin Shinawatra -- yang dilengserkan 2006 lalu -- menduduki ibukota Bangkok. Keduanya dianggap merestui pihak angkatan bersenjata untuk membersihkan para pengunjuk rasa dari jalanan.

Dakwaan terhadap Abhisit dan Suthep berkaitan dengan tembak mati seorang sopir taksi berusia 43 tahun dan seorang remaja 14 tahun.

Sementara, Kamis ini para pengunjuk rasa kembali turun ke jalan. Mereka sempat masuk ke Government House, dan kemudian memotong pasokan listrik kantor pemerintah.

Demonstran antipemerintah menuntut PM  Yingluck  Shinawatra  mundur, demikian juga dengan pemerintahannya untuk kemudian digantikan 'Dewan Rakyat' yang belum dipilih. Mereka mengklaim, Thaksin masih mengontrol Thailand melalui adiknya dan partai berkuasa Pheu Thai.

Abhisit juga terlibat dalam protes terakhir. Ia dan sejumlah anggota parlemen dari Partai Demokrat mundur dari dewan pada Hari Minggu demi bergabung dengan para demonstran.

Di sisi lain, PM Yingluck menolak mundur. Partainya, Pheu Thai memiliki mayoritas kursi di parlemen, dan mendapat dukungan signifikan dari wilayah pedesaan Thailand.

Partai ini dianggap berpeluang memenangkan pemilu Februari mendatang. Namun, demonstran menuduh Yingluck dan partainya menggunakan dana publik secara tak bertanggung jawab untuk mengamankan suara, termasuk dengan skema subsidi beras kontroversial yang merugikan ekspor Thailand. (Ein/Ado)