<i>e-Budgeting</i>, Jurus Ahok Cegah Dana Siluman

Pemprov DKI Jakarta telah menyiapkan sistem pengawasan dalam pengelolaan keuangan anggaran yang ketat secara elektronik melalui e-budgeting. Sehingga diharapkan tidak ada lagi anggaran siluman yang muncul dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI 2014.

Hal itu disampaikan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Dia menyatakan, sistem e-budgeting telah selesai disusun. Kini sistem tersebut bisa mulai dilaksanakan.

"Sudah siap sistemnya. Tinggal isi pagu anggaran dan jenis kegiatannya. Jadi kita tidak lagi bicara soal pagu anggaran," ujar Ahok di Balaikota DKI Jakarta, Rabu (11/12/2013).

Dengan mulai diterapkannya e-budgeting, setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) bisa mulai membahas program pembangunan yang akan mereka usulkan dalam RAPBD DKI 2014 secara internal.

"Saya sudah tidak mau kerja sampai pagi malem lagi ketemu kepala dinas terus membahas anggaran. Sekarang, mereka tinggal bahas sendiri, asalkan bisa masuk, langsung saya kunci. Kalau tidak sepakat, juga sudah saya kunci. Jadi e-budgeting siap digunakan," ujar Ahok.

Mantan anggota Komisi II DPR itu mengaku tidak mempermasalahkan apabila pagu anggaran yang diusulkan sangat besar dalam program kegiatan pembangunan. Hanya, satuan kerja dan spesifikasinya tepat serta dana tersebut tidak dimodifikasi menjadi sangat mahal.

Begitu juga jika terlihat adanya lonjakan anggaran dalam pengadaan barang, hal itu tidak jadi masalah. Yang terpenting, Ahok akan selalu melakukan pengecekan pengadaan barang tersebut mulai dari kebenaran kebutuhan barang tersebut hingga harganya.

"Kalau ada lonjakan kamu bilang, kamu maunya apa? Maunya berapa duit. Lalu kita cek. Maunya benar nggak? Lalu kita cek kedua, apakah harganya sesuai yang kamu masukin sesuai nggak. Kalau dimahalin ya kita kunci," tandas Ahok. (Riz/Sss)