PPATK: KPU Seharusnya Minta Caleg Serahkan Data Rekening

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengambil inisiatif untuk mewajibkan para calon anggota legislatif (caleg) dan bendahara partai politik untuk menyerahkan rekeningnya.

"KPU seharusnya tidak menyalahkan masyarakat dalam politik uang. Tapi penyelenggara pemilulah yang harusnya berinisiatif agar memfasilitasi, agar caleg menyerahkan rekeningnya, serta para bendahara umum partai," kata Kepala PPATK Muhammad Yusuf dalam acara Diskusi Media IKA FH Universitas Andalas dengan tema 'Pemilu Bersih Tanpa Politik Uang' di Jakarta', Minggu (8/12/2013).

Dia menjelaskan, rekening para caleg ini seharusnya segera dibuka untuk menjamin tidak adanya aliran dana dari para caleg ke penyelenggara pemilu dan juga ke masyarakat. Ia mencontohkan, adanya upaya penyogokan mobil Camry kepada Ketua Bawaslu merupakan bukti nyata politik uang sudah mulai menghampiri penyelenggara pemilu. Hal tersebut sulit terdeteksi karena penyogokan tersebut bersifat fisik dan tidak melalui rekening.

"Kita tak tahu kalau Ketua Bawaslu itu disogok pake Camry. Gimana kita tahu itu ada transaksi atau tidak karena bentuknya fisik," ujar Yusuf.

Dia pun menjelaskan, perlunya rekening caleg dibuka karena PPATK mengendus adanya transaksi besar yang terjadi pada saat pelaksanaan pemilu setiap 5 tahun sekali tersebut sejak 2004, 2009 dan 2014 mendatang.

"Tingkat transaksi keuangan cukup meningkat dari 2004, dan 2009. Dan 2014 itu sudah nampak naik. Ada sistem pengijonan, meski belum tampak betul. Padahal kalau kita lihat, ekonomi kita tidak cukup bagus. Dan kita juga perlu obat agar penyakit kita ini tidak menyebar luas. Obatnya itu adalah regulasi tentang pembatasan transaksi keuangan," tegasnya.

Menurut Yusuf, sikap KPU yang hanya mewajibkan pelaporan keuangan partai dan dana kampanye partai tidak efektif. "Kita lihat keuangan parpol itu tidak banyak, tapi fungsionarisnya ke mana-mana bisa sewa pesawat? Masya Allah!" tutur Yusuf.

Karena itu, jika KPU tidak bisa mewajibkan seluruh caleg membuka rekeningnya, PPATK meminta KPU setidaknya menyerahkan nomor rekening Bendahara Umum setiap partai politik beserta keluarganya. "Jadi kami tidak perlu membuka ke seluruh bank," tandas Yusuf. (Riz/Yus)