Banda Aceh `Krisis` Hakim Tipikor

Banda Aceh masih kekurangan jumlah hakim khusus yang menangani tindak pidana korupsi. Hingga kini hanya ada 6 hakim yang bertugas di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh. Hal ini menyebabkan banyak perkara yang dilimpahkan pihak kejaksaan tak dapat diselesaikan tepat waktu.

Dari 6 hakim itu, 3 di antaranya merupakan hakim ad hoc (hakim pada pengadilan khusus). Sedangkan 3 lainnya merupakan hakim karir. Sementara jumlah perkara yang terdaftar selama 2013 ini terdapat sebanyak 45 kasus.

"Hakim yang khusus menangani perkara korupsi hanya 3. Sedangkan 3 hakim lainnya turut membantu, karena hakim karir juga menangani kasus-kasus lainnya. Jadi hakim yang fokus hanya 3 orang," kata Humas Pengadilan Tipikor Banda Aceh Ainal Mardhiah di Banda Aceh, Aceh, Selasa (26/11/2013).

Menurutnya, jumlah perkara yang tidak sebanding membuat hakim di Pengadilan Tipikor Banda Aceh harus bekerja ekstra keras untuk mengejar target. Dengan jumlah hakim ad hoc yang hanya 3 orang, maka masing-masing harus menangani 15 kasus.

"Memang dengan jumlah hakim yang ada sekarang ini Pengadilan Tipikor Banda Aceh masih bisa menyelesaikan kasus korupsi, namun harus kerja ekstra sampai malam, bahkan harus mempelajari berkas di rumah," tuturnya.

"Di samping itu, kendala lain yang dihadapi adalah waktu, karena lokasi kasus yang berjauhan dengan Pengadilan Tipikor Banda Aceh, karena semua kasus korupsi harus di sidang di sini," imbuhnya. Beberapa hakim bahkan mengalami sakit akibat kelelahan menangani kasus yang banyak jumlahnya.

Salah satu hakim ad hoc, yakni Zulfan Effendi menuturkan, Mahkamah Agung (MA) telah membuka kesempatan penjaringan hakim ad hoc khusus tipikor selama 3 periode, sejak 2011. Namun jumlah hakim yang lulus masih sedikit, hanya 2 orang saja.

"Jadi, memang sulit untuk mencari hakim tipikor, karena penjaringannya sangat ketat. Sehingga yang terpilih benar-benar mampu atau memenuhi syarat," pungkas Zulfan. (Ant/Ndy/Sss)