Hadir di Bali, Menlu Australia Bantah Hubungan dengan RI Retak

Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop bertolak ke Pulau Dewata untuk menghadiri acara Bali Democracy Forum pada 7-8 November 2013. Kedatangan Bu Menlu kali ketiganya sejak September tahun lalu dibayang-bayangi ketidaksenangan Indonesia, karena Negeri Kanguru dianggap tak memberikan jawaban yang memuaskan soal isu pengumpulan data intelijen yang tak sah alias penyadapan.

Seperti dikabarkan ABC, Rabu (6/11/2013), Menlu Bishop diperkirakan akan menghadapi banjir pertanyaan soal penyadapan. Apalagi, gara-gara itu, Indonesia melalui Menlu Marty Natalegawa mengatakan sedang mengkaji kerjasama pertukaran informasi dua negara, termasuk soal penyelundupan manusia.

"Saya tak ingin mendiskusikan persoalan intelijen di media. Itu adalah praktek lama yang tak lagi dilakukan dilakukan pemerintah Australia, dan saya akan berpegang pada hal tersebut," kata dia, seperti dikabarkan ABC.

Bishop juga membantah ada keretakan hubungan antara Australia dan Indonesia.

"Kerjasama bilateral yang telah terjalin antara dua negara, seperti penyelundupan manusia dan kontraterorisme adalah kerjasama yang saling menguntungkan, dan itu akan terus dilanjutkan."

Menlu Marty Natalegawa mengakui, jawaban yang diberikan pihak Australia, juga AS, adalah jawaban umum dan standar. Jawaban yang diperoleh dari kepala perwakilan Kedubes AS dan Australia di Jakarta sama dengan yang diterima negara-negara lain dengan situasi serupa.

"AS dan Australia tak dapat mengonfirmasi atau menyangkal kabar tersebut," kata Menteri Luar Negeri, Marty Natalegawa dalam konferensi pers di Kementerian Luar Negeri, Senin (4/11/2013). "Ini jawaban yang umum."

Menlu menambahkan, Indonesia akan mengkaji ulang kerjasama pertukaran informasi dengan AS dan Australia. "Kalau mereka melakukan pengumpulan data intelijen di luar kerangka resmi, apa manfaat kerangka resmi tersebut?" kata Menlu Marty.

Soal yang terakhir, Indonesia akan memikirkannya masak-masak dan akan menyampaikannya ke pihak mereka. "Ke depan kita tak dapat lagi menerima tindakan seperti ini. Kita menuntut kejadian seperti ini tak terjadi di masa depan," tegas Marty. "Cukup sudah."

Apapun, dugaan penyadapan akan mempengaruhi tingkat kepercayaan Indonesia kepada dua negara. "Mereka perlu mengambil langkah-langkah untuk memulihkannya."

Malaysia: Ini Melanggar Kedaulatan

Tak hanya Indonesia, Malaysia pun dibuat kesal dengan isu penyadapan yang dilakukan AS dan Australia. Negeri jiran sudah mengajukan keluhan resmi pada Komisi Tinggi Australia dan Kedubes AS di sana.

Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak menegaskan, jika benar, aksi tersebut bisa dikatakan sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan.

"Pada prinsipnya kami menolak segala bentuk aksi mata-mata dan pengawasan terhadap semua pemerintahan," kata dia. "Ini adalah soal kedaulatan negara dan negara kami punya hubungan yang sangat baik dengan kedua negara (AS dan Australia).

Sementara, pejabat kepolisian Malaysia, Inspektur Jenderal Tan Sri Khalid Abu Bakar menegaskan, diplomat asing yang terkait dengan penyadapan akan ditahan. Meski punya kekebalan diplomatik sekalipun.

"Kami tak akan ragu melakukannya, karena tindakan mata-mata terkait kedaulatan bangsa dan negara," kata dia. Dan penahanan pernah terjadi sebelumnya. "Pada tahun 1980-an, kami menahan diplomat asing atas tuduhan terkait aktivitas mata-mata. Dan kami akan melakukannya lagi jika mendapatkan bukti cukup."  Sementara, Filipina mengingatkan misi diplomatiknya untuk tidak terlibat aktivitas mata-mata. (Ein/Ism)