Mendagri Minta Lurah Susan Dipindah, DPRD: Nggak Usah Ikut Campur

Penolakan terhadap Lurah Lenteng Agung Susan Jasmine Zulkifli mengundang reaksi dari berbagai kalangan. Termasuk Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi yang melontarkan pernyataan hingga mendapat tanggapan dari Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi meminta Mendagri Gamawan untuk tidak mencampuri urusan wilayah DKI yang memiliki kepala daerah sendiri untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Bahkan Mendagri dinilai tidak menghargai hak otonomi daerah yang dimiliki oleh tiap provinsi di Indonesia.

"Makanya apa gunanya otonomi daerah? Nggak usah 'cawe-cawe' urusi rumah tangganya orang. Kalau ada masalah seharusnya dia berbicara dengan Pak Gubernur. Bukannya membuat statement seperti itu," ujar Prasetyo saat dihubungi di Jakarta, Minggu (29/9/2013).

Prasetyo menyayangkan pernyataan Mendagri yang dikeluarkan tanpa adanya pemahaman persoalan yang terjadi di lapangan. Di samping itu, ia menganggap Mendagri terkesan mencoba mengarahkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo agar mengambil keputusan yang berada di luar wewenangnya.

"Kalau masih membanding-bandingkan agama buat apa ada Bhineka Tunggal Ika dan empat pilar kebangsaan di negeri ini? Apa dia (Mendagri) nggak ngerti soal itu? Coba tanya ke Mendagri dia ngerti nggak soal itu. Saya support apa yang dikatakan gubernur," tutup anggota Fraksi FPDIP ini.

Sebelumnya Mendagri Gamawan meminta Gubernur Jokowi mempertimbangkan untuk memindahkan Lurah Susan karena mendapat penolakan warganya.

"Pak Gubernur tidak salah menempatkan itu, tidak ada undang-undang yang terlanggar. Tapi akan lebih bijak lagi kalo Susan ditempatkan yang di-nonmuslim juga. Artinya aspirasi masyarakat terpenuhi," ujar Gamawan. (Riz/Yus)