Panda PDIP: Tak Ada Kontrak Politik Jokowi Dilarang Nyapres

Partai Gerindra mengingatkan Joko Widodo untuk fokus menjadi Gubernur DKI Jakarta dan tidak maju sebagai capres dari PDIP. Larangan itu berdasarkan kontrak politik yang sudah diteken Jokowi.

Kontrak politik yang disebut Gerindra ternyata dibantah PDIP. Ketua DPD PDIP Sumatera Utara Panda Nababan mengakui tidak ada kontrak politik seperti itu.

"Tidak ada kontrak politik. Yang ada kemarin (pada 2004) kontrak, tapi malah kalah," kata Panda Nababan di sela-sela Rakernas PDIP III, di Ecopark, Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (7/9/2013).

Panda menyidir sikap Gerindra yang seolah-olah mengatur PDIP. "Gerindra itu baru belajar politik, masa mau atur rumah tangga orang lain, ya tidak bisa," ungkap Panda yang pernah menjadi narapidana korupsi cek pelawat itu.

Ketua Umum DPP Partai Gerindra Suhardi menjelaskan kontrak politik antara Gerindra dengan PDIP secara tegas menyebutkan Jokowi dan Basuki Tjahaja Purnama untuk konsisten memimpin Jakarta hingga masa jabatannya selesai. Karena pasangan Jokowi-Ahok diusung PDIP dan Gerindra dalam Pilkada DKI lalu.

"Kalau (pencapresan) itu urusan Jokowi dan urusan PDIP. Kita hanya mengingatkan janji kepemimpinan harus konsisten. Kontrak politik Jokowi harus menuntaskan tugas sebagai Gubernur Jakarta. Kita tidak mencampuri," kata Suhardi Jakarta, Kamis 5 September kemarin. (Ary)