Di Depan Ratusan Kader PDIP, Abraham Samad Puji Jokowi 3 Kali

PDIP mengundang Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad menghadiri Rapat Kerja Nasional III yang digelar di Ecopark, Jakarta Utara. Di hadapan ratusan kader PDIP, pria hitam manis itu memaparkan mengenai peta korupsi Indonesia. Namun ada 1 nama  kader PDIP yang tak henti-hentinya disebut Samad dalam pemaparannya. Siapakah dia?

"Di sini (di Jakarta) ada Pak Jokowi yang terus membenahi layanan publik di Jakarta. Kita bersyukur ini bisa jadi contoh," tutur Samad, Sabtu (7/9/2013).

Ya, sosok populer yang sering terlontar melalui bibir Samad adalah Gubernur DKI Jakarta Jokowi. Baru 30 menit memaparkan peta korupsi Indonesia, setidaknya 3 kali Samad menyebut nama mantan Walikota Solo itu. Kalimatnya di atas adalah pujian pertama untuk Jokowi.

Nama Jokowi disebut pertama kali ketika Samad sedang berbicara tentang Corruption Perception Index (CPI) Indonesia yang rendah. Indonesia berada di peringkat 118 dari 180 negara. Kemudian, Samad menjelaskan untuk memperbaiki CPI Indonesia dapat dilakukan dengan peningkatan pelayanan umum.

Selanjutnya, Samad membahas gratifikasi. Dalam pemaparannya kali ini, lagi-lagi nama Jokowi disebut. Samad teringat akan gitar pemberian band cadas Metallica milik Jokowi.

"Pak Jokowi sudah mencontohkan, melaporkan gitar Metalica. Selanjutnya, biar KPK yang menentukan apakah ini barang bisa dikembalikan ke Anda atau dilelang untuk negara," tuturnya.

Terakhir, Samad membahas masalah pungutan liar yang sering dilakukan pegawai negeri sipil (PNS) golongan bawah. Menurutnya, besaran gaji PNS-lah yang menjadi pemicu pungli oleh oknum PNS itu. Gaji yang mereka terima dinilai tak dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dalam terkait hal ini, lagi-lagi nama Jokowi disebut. Ini kali ke tiga dalam 30 menit terakhir Samad memberikan kuliah.

"Jadi Pak Jokowi, struktur pendapatan gaji PNS atau polisi atau TNI yang golongan rendah ini tidak manusiawi. Gaji PNS golongan rendah itu Rp 2 juta, anaknya 2 sekolah, perlu biaya hidup, bisa dipastikan dia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup dengan Rp 2 juta," papar Samad.

"Kalau Kepala SKK Migas yang total gajinya Rp 300 juta, itu karena ketamakan. Harus dibedakan," pungkas Samad, yang dibalas seruan para kader PDIP. (Ndy/Ary)