Audit BPK 2 Versi, KPK Pegang yang Ada Inisial 18 Legislator

Saat ini muncul 2 versi audit investigatif tahap II Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap proyek pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

"Yang kami punya ada inisialnya, jumlahnya 18 orang. Tapi KPK tidak tahu anggota Dewan atau pihak lainnya. Kami belum confirm ke BPK," kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto di Jakarta, Kamis (29/8/2013).

Menurut Bambang, dokumen yang dimilikinya itu memiliki judul Laporan Hasil Audit Investigasi Tahap 2. "Itu nama laporannya," ujarnya.

Sementara itu, DPR mengaku dokumen audit yang dimiliki tidak tercantum inisial legislator. Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mengklaim, audit yang dimilikinya asli dan langsung disampaikan BPK.

"Saya baru tadi malam baca salinan dokumen resmi yang disampaikan Ketua BPK. Saya bolak-balik dari ratusan halaman, saya tidak mendapatkan 15 nama inisial di situ," kata Priyo di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (28/8/2013).

Bila benar begitu, berarti pimpinan DPR dan pimpinan KPK menerima 2 audit investigatif Hambalang yang berbeda. Karena, KPK menerima audit yang di dalamnya terdapat inisial anggota Dewan, sedangkan pimpinan DPR mengaku tidak ada nama-nama inisial itu.

Dua dokumen audit Hambalang yang dimiliki Liputan6.com memang berbeda. Dokumen yang pertama kali diterima dibeberkan peran dari para legislator yang saat itu duduk di Komisi X DPR. Bahkan para anggota DPR menerima aliran dana hingga Rp 7,3 miliar.

Sementara dokumen versi lainnya, inisial-inisial anggota DPR itu hilang. Dalam dokumen kedua ini, disebutkan mengenai peran petinggi Kementerian Keuangan serta peran dari mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Alfian Mallarangeng. (Ary/Ism)