Usut `Proyek Abadi` Pantura, Ketua KPK: Baru Tahap Verifikasi

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad menyatakan pihaknya belum bisa menyimpulkan ada indikasi korupsi dalam proyek perbaikan jalan di jalur Pantai Utara Pulau Jawa (Pantura). Proyek tahunan yang digarap Kementerian Pekerjaan Umum itu diperkirakan menghabiskan anggaran negara sebesar Rp 1 triliun-Rp 1,5 triliun.

Ia menegaskan laporan yang diberikan oleh sejumlah elemen masyarakat kepada KPK soal dugaan penggelembungan dana atau korupsi itu masih dikaji internal KPK.

"Baru kita terima laporan-laporan, belum ada tindak lanjutnya, baru diverifikasi," kata Abraham usai peresmian Monumen Perjuangan Mempertahankan NKRI oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (22/7/2013).

Ia pun menegaskan belum ada kesimpulan yang diambil KPK atas laporan tersebut.

"Kita kan baru tahap verifikasi data itu. Veriifikasi dokumen-dokumen, laporan. Cuma belum ada kesimpulan juga. Kita belum bisa simpulkan ya," tegas Abraham.

Tanggapan Kementerian PU

Sementara itu Kementerian PU enggan berkomentar mengenai temuan KPK tentang potensi penyelewengan anggaran atau korupsi terkait pembangunan dan perbaikan Jalur Pantura. Perbaikan Jalur Pantura dinilai sama dengan proyek perbaikan jalan lainnya.

"Itu saya no comment. Saya tidak ngerti, kami menangani Pantura seperti kami menangani tempat-tempat yang lainnya," kata Direktur Bina Pelaksanaan Wilayah II Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Winarno di Jakarta, Sabtu 20 Juli 2013 lalu.

Menurut Winarno, dari anggaran perbaikan sebanyak Rp 30 triliun, sebanyak Rp 1 triliun rupiah dialokasikan untuk perbaikan Jalur Pantura yang dilakukan menjelang Lebaran. Dia menduga, tudingan penyelewengan itu dilemparkan masyarakat karena perbaikan di Jalur Pantura itu menyebabkan kemacetan. (Adi)