SBY: Korban Narkoba Direhabilitasi, Bukan Dihukum

Agar bisa mencari solusi atas masalah peredaran narkoba yang kian marak, masyarakat dinilai harus dapat dapat membedakan antara korban dan pengedar yang sudah masuk pada tindak pidana. Jika tidak dapat membedakan hal itu, solusi tak akan didapat.

"Saya melihat masyarakat kurang bisa membedakan mana yang tergolong korban dan siapa yang boleh dikatakan sebagai penjahat. Kalau tidak dipahami solusinya jadi keliru," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam sambutannya pada peringatan Hari Anti-Narkoba Internasional (HANI) di Istana Negara, Jakarta, Senin (24/6/2013).

Terhadap korban, lanjut Presiden, solusi yang diambil adalah terapi, rehabilitasi, dan pembimbingan kembali. Menurut SBY, para korban sudah kehilangan masa lalu dan masa kini. Dan jangan sampai para korban juga kehilangan masa depan.

"Solusinya bukan lapas (lembaga pemasyarakatan), tapi pusat rehabilitasi. Bukan dihukum, tapi dibimbing kembali. Kalau konsepnya dihukum bisa terbawa ke kehidupan yang gelap," papar Presiden.

Sedangkan bagi yang terlibat kejahatan narkoba, hukum harus ditegakan. "Tidak boleh dibiarkan berkembang di mana-mana," tegasnya.

Menurut SBY, acara ini merupakan sebuah peringatan penting untuk menyadarkan manusia sedunia, dalam membangun solidaritas dan bersama-sama memberantas dan mencegah penyebaran dan penyalahgunaan narkoba.

"Intinya adalah kita memang harus meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan berbagai kejahatan narkoba. Ini tugas kita bersama," tegas SBY.

SBY juga memberikan Piagam Penghargaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) kepada KH Syahruddin, Loa Irawan Stefanus, dan Muhammad Trihardana. Apresiasi tinggi juga diberikan atas kerja keras BNN serta para penerima penghargaan dalam usahanya memberantas narkoba.

Hadir dalam acara ini antara lain Ketua DPD Irman Gusman, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto. 

Selain itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M Nuh, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring, Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo, dan Jaksa Agung Basrief Arief. (Ali/Ism)