Hidayat Nur Wahid: PKS Bukan Bawahan Demokrat

Ribut-ribut Partai Keadilan Sejahtera (PKS) didesak keluar dari koalisi Sekretariat Gabungan (Setgab) pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono, masih belum ada keputusan. Bagi Ketua PKS Hidayat Nur Wahid, posisi PKS setara dengan Partai Demokrat dalam koalisi. Tidak ada atasan atau bawahan.

"PKS bukan bawahannya Demokrat, aneh kalau ada yang nyuruh. Kami setara," kata Hidayat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (11/6/2013).

Bagi Hidayat, PKS tidak berkoalisi dengan Demokrat. Tapi berkoalisi dengan pemerintahan pimpinan SBY-Boediono. Jadi, tidak ada partai dalam koalisi yang berhak memerintah PKS. Karena posisi semua partai dalam koalisi itu setara.

"PKS tidak berkoalisi dengan Demokrat. PKS bukan bawahan Demokrat. Aneh kalau disuruh-suruh Demokrat," imbuh Hidayat.

Hidayat menyentil pihak yang mengatakan PKS menolak kenaikan harga bahan bakar minyak, tapi setuju dengan kenaikan harga daging sapi. "Itu pengalihan isu, sangat tidak bertanggung jawab," tegas mantan Ketua MPR ini.

Harga daging sapi, kata Hidayat, sama sekali tidak ada hubungannya dengan PKS dan Kementerian Pertanian. Karena, itu merupakan kewenangan Kementerian Perdagangan. "Itu Kemendag yang menterinya digadang-gadang jadi capres dari partai tertentu," kata Hidayat. "Seharusnya ini semua untuk mendewasakan alam demokrasi kita."

Sejumlah politisi Demokrat terus mendesak agar PKS keluar dari koalisi. Alasannya, hanya PKS satu-satunya partai dalam koalisi yang menolak kenaikan harga BBM. (Ism/Sss)