Pecah Kongsi, Internal PKS `Ribut` Kebijakan Kenaikan BBM

PKS pecah kongsi terkait kebijakan kenaikan bahan bakar minyak (BBM) subsidi, yang akan ditetapkan oleh pemerintah. PKS masih memperdebatkan masalah kenaikan itu di Fraksi DPR.

"PKS menolak rencana pemerintah menaikan harga BBM bersubsidi dengan berbagai alasan atau sangat banyak alasan dan sekarang masih terus dibahas dan diperdebatkan di DPR," ujar Refrizal, anggota Majelis Syuro PKS dalam pesan singkatnya di Jakarta, Jumat (7/6/2013).

Dalam perdebatan di DPR, menurut dia, PKS tidak membahas tentang koalisi. "Artinya keberadaan menteri yang berasal dari kader PKS di KIB II masih sah," terangnya.

Sehingga, kata Refrizal, sudah selayaknya menteri-menteri tersebut, sebagai pembantu Presiden, harus patuh dan tunduk pada putusan dan arahan Presiden.

Kemudian, terkait pernyataan Tifatul Sembiring, yang menjadi sekretaris tim sosialisasi kenaikan BBM, menurut Refrizal,  Ketua Majelis Syuro PKS, Hilmi Aminuddin mengarahkannya untuk menjalankan kebijakan pemerintah tersebut.

"Artinya peryataan Pak Tifatul masih sejalan dengan arahan Ketua Majelis Syuro PKS dan Presiden PKS, supaya anggota kabinet mentaati dan mengikuti arahan Presiden RI," tuturnya.

Namun, menurut dia, sikap tegas Presiden PKS Anis Matta, yang menyatakan penolakannya terhadap kenaikan BBM masih belum final. "Kita lihat saja nanti," pungkas Refrizal. (Frd/Mut)