Interpelasi DPRD ke Jokowi Dinilai Sebagai Ide Kerdil

Upaya penggunaan hak interpelasi yang diusulkan oleh 32 anggota DPRD DKI Jakarta untuk mempertanyakan program Kartu Jakarta Sehat (KJS) kepada Gubernur Joko Widodo alias Jokowi dinilai salah alamat. Penggunaan hak ini dinilai sebagai upaya melengserkan gubernur yang karib disapa Jokowi ini.

"Sebetulnya interplasi DPRD kepada Jokowi menurut saya ide yang terlalu kerdil," kata Direktur Eksekutif Lembaga Pemilih Indonesia Boni Hargens dalam acara diskusi di Jakarta, Minggu (26/5/2013).

Boni menambahkan, hak interpelasi tersebut hanyalah manuver politik dari sekelompok orang yang merasa terganggu dengan kinerja Jokowi. "Ide interplasi DPRD saya pikir lebih kental persoalan politisnya daripada persolan pemerintahan. Jadi ini ada upaya kelompok yang bermain di balik layar," paparnya.

Menurut Boni, penggunaan hak interpelasi oleh DPRD DKI Jakarta itu menunjukkan bahwa saat ini tengah ada upaya penghadangan terhadap Jokowi untuk jadi calon presiden dalam Pemilu 2014. Sebab, berdasarkan hasil survei sejumlah lembaga, Jokowi menempati posisi atas.

"Jokowi betul betul-betul karakter yang di luar mainstream atau di luar kebiasaan atau unik. Dia bukan politisi yang dibentuk oleh media tapi dia politisi yang punya karakter. Tapi politisi yang terlahir sebagai politisi sehingga Jokowi sangat sulit untuk digerus oleh upaya upaya politik dari kelompok lain," tutur Boni.

Sebelumnya, program KJS yang digagas Jokowi untuk mempermudah akses kesehatan bagi warga Jakarta dipertanyakan sejumlah anggota DPRD DKI. Mereka menyorot program ini setelah 16 rumah sakit menyatakan mundur--namun 14 rumah sakit kembali ikut dalam program ini. (Eks/*)