`Pelengseran` Jokowi, Perindo: Dewan Pemain Anggaran Gelap Mata

32 Dari 94 anggota DPRD DKI Jakarta menggalang tanda tangan untuk mengajukan hak interpelasi atau bertanya terhadap Gubernur DKI Joko Widodo atau Jokowi atas mundurnya 16 RS dari program Kartu Jakarta Sehat (KJS). Aksi yang diendus berujung 'pelengseran' ini dianggap karena gelap mata.

"Kami melihat kehadiran Jokowi membatasi gerak oknum-oknum DPRD yang suka bermain-main dengan kebijakan dan anggaran. Mereka jadi gelap mata," kata Wakil Ketua Umum Persatuan Indonesia (Perindo) Andi Saiful Haq dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (25/5/2013).

Seharusnya, lanjut dia, DPRD DKI mendukung kebijakan yang memperhatikan rakyat kecil. Bukannya malah sibuk memikirkan cara-cara untuk menurunkan Jokowi dari jabatannya.

"Ini sudah melampaui batas. Kami akan mengadakan perlawanan terhadap upaya-upaya semacam ini," sebut Andi.

"Kalau kita diam, maka sama saja dengan menggadaikan nasib anak cucu kita kepada parta-partai yang tidak lagi berpihak pada kepentingan rakyat banyak," kata Andi.

5 Sikap

Sebagai bentuk perlawanan terhadap DPRD DKI, organisasi masyarakat (ormas) ini menyatakan 5 sikap. Pertama, menolak dan melawan upaya pemakzulan (pelengseran) Jokowi oleh DPRD DKI Jakarta karena merupakan upaya penggunaan kekuasaan untuk mendongkel pemimpin yang telah dipilih dengan cinta, dengan alasan yang tidak jelas.

"Kedua, menyerukan ke seluruh kader Perindo DKI Jakarta dan sekitarnya untuk mengamankan keputusan organisasi ini. Berdiri di garda terdepan melawan kehendak DPRD DKI Jakarta yang antikepentingan rakyat banyak. Perindo akan segera menggelar aksi massa untuk menghadang rencana jahat tersebut," kata Andi.

Ketiga, siapapun anggota DPRD DKI Jakarta yang bertanda tangan dan terlibat dalam upaya pemakzulan tersebut wajib untuk diberhentikan oleh partai politik yang mengusungnya. Perindo melihat ini sebagai sikap partai politik yang ikut serta mendongkel Jokowi.

"Keempat, kami mengajak seluruh warga DKI Jakarta untuk tidak lagi memilih partai politik, anggota DPRD, maupun wakil-wakil rakyat lain yang terlibat dalam upaya pemakzulan ini," tambah Andi.

Kelima, Perindo mengajak seluruh warga DKI Jakarta yang terhormat dan bermartabat untuk turun kejalan, menolak, dan melawan upaya pemakzulan tersebut. (Ant/Sss)