Wanda Hamidah: Saya Tidak Tahu Makhluk Apa Itu INA CBGs!

Anggota DPRD DKI Jakarta Komisi E Fraksi PAN, Wanda Hamidah mengaku, sebelum adanya kabar 16 rumah sakit yang mundur dari program Kartu Jakarta Sehat (KJS), ia tidak mengetahui sistem INA CBGs (Indonesia Case Based Group). Karena itu, ia pun marah terhadap Kepala Dinas Kesehatan DKI Dien Emmawati yang tidak menyosialisasikan lebih dulu ke DPRD DKI.

"Saya marah luar biasa kepada Bu Dien, bukan kepada pribadi tapi jabatannya. Karena kami selaku Komisi E tidak tahu kapan Askes ditunjuk, prosesnya bagaimana. Saya tidak tahu makhluk apa itu INA CBGs. Ini tidak disosialisasikan oleh Pemprov kepada kami di DPRD. Program untuk masyarakat tidak mungkin tidak kami dukung," tegas Wanda dalam rapat Komisi E DPRD DKI Jakarta dengan para pimpinan 16 Rumah Sakit yang dikabarkan mundur dari program Kartu Jakarta Sehat (KJS) di ruang rapat DPRD DKI Jakarta, Kamis (23/5/2013).

Wanda menambahkan, karena tidak adanya paparan kepada DPRD mengenai sistem INA CBGs, terutama tarif yang saat ini dipermasalahkan, sehingga pihaknya tidak bisa membantu membandingkan dengan sistem lama. Selain itu, ia juga kurang setuju dengan adanya uji coba sistem tersebut.

"Karena informasi detil tidak kami dapatkan dari Bu Dien. Kami tidak mau masyarakat miskin jadi kelinci percobaan oleh sistem dari BPJS ini. Secara logika kita bisa bandingkan sama-sama melihat mana yang lebih baik untuk masyarakat miskin," jelas Wanda.

Dia pun mengaku sangat menyayangkan pada rapat ini hanya direksi rumah sakit yang diundang. Padahal, menurutnya staf non-direksi di 16 rumah sakit tersebut tentunya memiliki aspirasi yang perlu didengarkan dan dikaji.

"Karena saya dengar langsung, non-direksi di bawah menjerit luar biasa. Saya rasa mereka punya hak asasi untuk diperlakukan baik. Jangan sampai mereka dipaksa menerima pasien di luar kemampuan mereka. Kalau ada malapraktik yang rugi RS juga sama masyarakatnya," tegas Wanda.

Ia juga menginginkan agar 16 rumah sakit tersebut menegaskan pernyataannya menolak atau tidak KJS terutama sistem INA CBGs. Tidak lagi menggunakan bahwa diplomatis yang dapat membuat masyarakat bingung.

"Tidak salah wartawan jika menyebutkan 16 RS mundur. Karena bahasa yang dipakai, seperti pause, tinjau ulang, itu bahasa diplomatis. Jadi ini, tinjau ulang atau tidak usah sama sekali? Ini membuat citra RS menjadi buruk karena terkesan tidak mau melayani warga miskin," tutup Wanda. (Ein/*)