Ahok: Maaf! Saya Nyambuk Buat Diobatin, Bukan Matiin

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok angkat bicara soal gaya kepemimpinannya yang dikenal ceplas-ceplos dan tampak emosi hingga dikritik pengamat. Ia meminta maaf atas sikapnya tersebut.

"Maaf (kalau) kita kurang harmonis selama 7 bulan. Saya yakin banyak yang shock dengan gaya saya. Kita (akan) bangun komunikasi lebih baik," ujar Ahok saat penandatanganan dokumen kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Balaikota, Jakarta, Rabu (22/5/2013).

Mantan Bupati Belitung Timur ini menjelaskan, sikap kerasnya tersebut bermaksud baik dan positif, tidak untuk menyindir dan membuat orang lain sakit hati. Apa yang dilakukannya selama ini bertujuan agar kinerja bawahannya dapat lebih baik lagi. Layaknya orangtua yang tegas kepada anaknya.

"Saya ini seperti orangtua. Nyambuk anaknya buat diobatin. Biar anaknya jadi lebih baik. Saya nggak nyambuk buat matiin orang. Saya harap ini juga bisa dilakukan di semua SKPD," kata Ahok.

Maka dari itu, Ahok berharap para SKPD mengerti sikap tegasnya ini. Juga ingin tidak terjadi benturan satu sama lain. Dengan begitu, kalangan pemerintah ibukota dapat saling bekerja sama membangun Jakarta.

"Mari kita kompetisi bangun DKI. Terima kasih untuk kerja samanya. Pasti banyak benturan. Tapi sakit harus disembuhkan menuju Jakarta baru. Otak itu isinya jangan uang melulu. Uang itu mengikuti kinerja," tutup Ahok.

Jokowi Diminta Tegur Ahok

Pengamat Perkotaan Universitas Trisakti Nirwono Joga menilai pernyataan keras Ahok soal proses penataan Waduk Pluit hanya akan memperkeruh suasana. Ia menganjurkan, Ahok tidak lagi mengeluarkan ucapan keras untuk sementara waktu.

"Pak Wagub mestinya bisa tahan diri dulu memberi komentar dan reaksi negatif untuk masyarakat dan warga di sana. Yang terjadi sekarang, kita malah terjebak kepada perseteruan itu," ujar Nirwono, Senin 20 Mei.

Untuk itu, ia mendorong Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo memberikan teguran kepada Ahok, supaya bisa lebih arif dalam memberikan pernyataan kepada publik terkait masalah tersebut.

"Di sini perlu ketegasan Gubernur, Gubernur harus beri teguran, teguran halus minimal, kepada Wagub agar tidak perkeruh suasana dengan pernyataan beliau yang kontraproduktif dengan Komnas HAM atau dengan kelompok warga," jelas Nirwono. (Riz/*)