Evaluasi KJS, Ahok: Supaya Rumah Sakit Itu Jangan Cuma Ngomong!

16 Rumah sakit swasta di DKI Jakarta menyatakan mundur dari program Kartu Jakarta Sehat (KJS) karena masalah tarif premi kesehatan yang dianggap tidak seimbang dengan lonjakan pasien. Hingga saat ini, ada 2 rumah sakit yang secara resmi mengundurkan diri.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menyatakan tindakan terakhir yang akan dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yaitu mengevaluasi program KJS, termasuk selisih tarif premi kesehatannya. Langkah ini mengantisipasi mundurnya 14 rumah sakit swasta lainnya.

"Makanya kita akan tanyakan dulu lebih jelas dan rencana akhir minggu akhir bulan Mei atau awal Juni, kita akan lakukan evaluasi. Supaya RS itu jangan cuma ngomong di belakang, ngomong di media, tapi juga disampaikan hitungannya. Jadi lebih adil semuanya. Itu sih yang kita harapkan," ujar Ahok di Balaikota, Jakarta, Selasa (21/5/2013).

Ahok juga meminta agar rumah sakit yang keberatan dengan nilai premi sebesar Rp 23 ribu, turut menyertakan perhitungan tarif jelas yang menurut mereka sesuai dengan tindakan pelayanan yang mereka berikan kepada Pemrov DKI. Sebab rata-rata rumah sakit itu menginginkan sistem ala carte atau pembayaran per item, bukan per paket dengan sistem Indonesia Case Based Group (INA CBGs). Sedangkan anggaran pemerintah tidak memadai.

"Duit kita nggak cukup. Makanya dibuat INA CBGs per kelompok, per case, per paket yang punya hitungan. Kalau paket semua dapat, misalnya air mineral, buah, dan lain-lain. Nah, makanya RS ada yang bilang nggak cukup kalau cuma minum air putih, mesti ada jusnya nih," kata mantan Bupati Belitung Timur ini.

Kemudian, lanjut Ahok, perlu dilakukan kajian clinical pathway atau kajian detail tahap-tahap pelayanan kesehatan. Hal itu dilakukan untuk mengendalikan variasi pelayanan kesehatan yang dianggap kurang perlu dan berisiko membebani pasien. Terlebih mengenai indikasi 'cari untung' oleh rumah sakit.

Misalnya, seorang dokter memberikan obat yang mungkin sebenarnya kurang perlu. Tapi karena dokter memasarkan produk itu maka dia memberikannya ke pasien. "Itu kan mesti dijalani clinical pathway. Apa betul semua RS kalau ada orang sakit begitu harus di-treatment-nya seperti itu," beber Ahok.

Maka dari itu, Pemrov DKI menginginkan adanya pembahasan bersama, baik dari 16 RS swasta hingga instansi terkait, agar persoalannya menjadi lebih jelas. Misalnya, pihak RS memang mencari untung dengan memberikan pelayanan spesial yang kurang perlu kepada pasien yang tentunya tidak bisa dengan bebas mereka terapkan jika menggunakan sistem paket INA CBGs.

"Makanya kita mesti panggil mereka, bersama-sama duduk. Tapi RSUD kita juga cari untung kok, bagi sama dokter-dokter. Makanya lebih baik kita duduk bersama, nanti ada RSCM, Kemenkes, biar lebih mengerti kan. Kalau memang betul, kita minta orang Kemenkes selesaikan, supaya tarifnya dinaikkan. Sebenarnya sama soal tarif," jelas Ahok. (Ais/*)