16 RS Tinggalkan KJS, DPRD DKI: Makanya Jokowi Jangan Buru-buru

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau Jokowi dan Wakil Gubernur Basuki T Purnama atau Ahok kini dihadapkan dengan masalah baru. Sebanyak 16 rumah sakit swasta akan mundur dan tidak bisa melayani program Kartu Jakarta Sehat (KJS). Hikmah dari peristiwa ini, Jokowi jangan lagi terburu-buru melahirkan kebijakan demi kepentingan popularitas.

"Kalau bicara hikmah, besok-besok Pak Gubernur kalau bikin kebijakan jangan buru-buru. Hanya mengejar popularitas," kata Wakil Ketua Komisi E Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD DKI Igo Ilham dalam perbincangan dengan Liputan6.com di Jakarta, Senin (20/5/2013).

Politisi PKS ini menilai, Jokowi-Ahok sedianya menyiapkan kebijakan-kebijakan baru dengan matang. Tidak perlu terburu-buru untuk dipublikasikan dan langsung disosialisasikan kepada warga DKI.

"Duduk dulu yang manis, diskusi. Tapi kan ini sudah kejadian, kita harus berpikir solutif. Rencananya, pekan ini akan ada rapat lagi dengan beberapa instansi untuk membahas masalah teknis soal itu," kata Igo Ilham.

DPRD DKI akan mengundang PT Askes, Dinas Kesehatan DKI termasuk Unit Pelaksana Teknis Jaminan Kesehatan Daerah untuk mencari jalan keluar persoalan ini. Mundurnya 16 rumah sakit swasta itu diketahui dalam rapat yang digelar sebelumnya.

"Dalam rapat ada 11 rumah sakit menyatakan mundur. Menyusul ada 5 lagi yang sudah menyampaikan niat untuk mundir. Tapi dari keterangan tertulis memang baru 2 rumah sakit yang resmi," jelas Igo. (Ism/*)