KJS 'Ditolak' 16 RS, Ahok: BPJS Memang Tak Bisa Jalan

Menyusul hengkangnya 16 rumah sakit swasta dari kerjasama Kartu Jakarta Sehat (KJS), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengkaji kembali program bagi warga miskin Ibukota ini. Namun Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menampik, jika Pemprov DKI dikatakan belum siap menjalankan program ini.

"Bukan belum siap," kata Ahok di Balaikota, Jakarta, Minggu (19/5/2013). Menurut Ahok, besar premi yang dibebankan pada tiap oranglah yang menjadi penyebab 'kepergian' 16 rumah sakit swasta ini.

Sebagai relawan dalam uji coba program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial  (BPJS) di seluruh Indonesia, Jakarta harus menerapkan besar premi sebesar Rp 23 ribu. Padahal, Jakarta sudah siap dengan premi sebesar Rp 50 ribu untuk KJS.

"DKI sudah siap dengan Rp 50 ribu. Tapi kami ada tugas nasional dengan menteri. Kami jadi relawan BPJS kesehatan nasional. Kan Rp 23 ribu tadinya untuk seluruh Indonesia, tahun depan. Makanya tidak ada provinsi yang uji coba penuh. Kami uji coba," tutur Ahok.

Mantan Bupati Belitung Timur itu menuturkan, akan segera memberitahukan Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi bahwa premi Rp 23 ribu untuk BPJS dan KJS tidak bisa diterapkan. Selain itu, usulan premi dari Menteri Keuangan Agus Martowardojo sebesar Rp 15 ribu juga dipastikan tak bisa diberlakukan.

"Ternyata Menteri Keuangan keluarin Rp 15 ribu malahan. Nah, Rp 23 ribu saja sudah diragukan, apalagi Rp 15 ribu," ucapnya.

"Nah, kami uji coba setelah Juni, secara teknis, biaya semua. Kami bisa kasih tahu pada Menteri, bahwa BPJS Indonesia itu tidak mungkin jalan dengan Rp 23 ribu," pungkas Ahok. (Ndy/*)