Data Beda dengan Komnas HAM, Jokowi: Jangan-jangan Itu dari Mafia

Setelah lama dinantikan, pertemuan antara Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau Jokowi dengan Komnas HAM akhirnya berlangsung. Namun, dalam pertemuan itu terdapat perbedaan data jumlah warga Waduk Pluit antara milik Pemprov DKI dengan Komnas HAM.

Selisih jumlah penduduk dari kedua data itu pun terpaut angka yang cukup jauh. Jumlah warga Waduk Pluit berdasarkan data yang dipegang Komnas HAM yakni sebesar 12 ribu kepala keluarga (KK). Sementara data milik Pemprov menyebutkan, jumlah warga yang bermukim di Waduk Pluit hanya sebanyak 7 ribu KK saja.

Menanggapi perbedaan yang cukup tinggi ini, Jokowi mengaku tak tahu-menahu. Namun bisa saja jumlah warga sebesar 12 ribu milik Komnas HAM itu berasal dari para pengusaha di Waduk Pluit yang ingin merebut lahan negara.

"Ya memang perbedaan datanya cukup jauh, makanya kami tukar data lapangan ini sambil terus dilakukan dan dilengkapi terus datanya," kata Jokowi di Balaikota, Jakarta, Jumat (17/5/2013).

"Beda-beda ini, makanya kami akan crosscheck-an, jangan-jangan yang beri data mafia, preman yang ikut boceng, jadinya beda. Makanya kami sesuaikan."

Jokowi menuturkan, walau proses penyesuaian data antara Pemprov DKI dengan Komnas HAM masih berlangsung, namun pengerjaan penataan Waduk Pluit akan terus dilakukan.

"Ini sambil berjalan, pengerukan terus dilakukan. Kita kejar-kejaran dengan waktu, dengan hujan," pungkas Jokowi. (Ndy/*)